Jumat, 19 Jan 2018
radarjember
Jember

PMII Tolak Usulan Soeharto Jadi Pahlawan

Kamis, 03 Nov 2016 09:00

PMII Tolak Usulan Soeharto Jadi Pahlawan

TAHLIL DI TENGAH JALAN: Mahasiswa dari PMII Jember long march mulai kampus Universitas Jember hingga di bundaran DPRD Jember. Mereka melakukan orasi menolak Soeharto dianugerahi pahlawan nasional. Setelah itu, melakukan tahlil bersama. (Heru Putranto/Radar Jember)

JEMBER - Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember berdemonstrasi. Mereka menolak usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Alasan utama karena mantan presiden selama 32 tahun itu banyak melakukan pelanggaran.

“Ada banyak pelanggaran yang dilakukan, mulai dari pelanggaran hak sipil dan politik,” kata koordinator lapangan aksi, Ijul Hidayatullah.

Dia menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Soeharto, pertama kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Kemudian, kasus daerah operasi militer Aceh pada tahun 1988.

Tak hanya itu, Ijul menerangkan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Soeharto, mulai dari kasus Talangsari di Lampung pada tahun 1989, kasus Petrus tahun 1981-1984, kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah tahun 1993, pembredelan media cetak tahun 1994, penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1998, tragedi Trisakti tahun 1998, pembunuhan wartawan Udin tahun 1996.

Begitu juga dengan kasus larangan berorganisasi terhadap gerakan mahasiswa serta penembakan warga dalam pembangunan waduk Nipah Madong tahun 1993. ”Itu beberapa dari pelanggaran yang dilakukan Soeharto dalam pelanggaran hak sipil dan politik,” teriaknya.

Selain itu, ada pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan. Pertama, perampasan tanah rakyat Gedung Ombo tahun 1985-1989. Perampasan tanah adat Domi di Sumatera Selatan untuk perusahaan nikel. Kasus korupsi berdasarkan putusan MA dan lainnya. “Soeharto pernah dinobatkan sebagai pemimpin terkorup di dunia oleh Global Stolen Recovery Initiative United Migrant,” jelasnya. Melihat beragam pelanggaran tersebut, para aktivis PMII itu menolak dengan tegas usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Isu pengangkatan tersebut, diwacanakan oleh mantan ketua umum partai Golkar, Abu Rizal Bakrie. Kemudian isu itu diamini oleh sejumlah kalangan seperti Fadli Zon. Bahkan, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa sudah memproses dan sudah masuk ke dewan gelar.

Menyikapi itu, para demonstran bergejolak, pengangkatan Soeharto memicu kontroversi dari berbagai kalangan. Karena mereka menganggap Soeharto dikenal sebagai pemimpin otoriter sejak tahun 1965.

Pada tahun 1967, kebijakan liberalisasi besar-besaran dikeluarkan oleh pemerintah orde baru. Hal itu menyebabkan perekonomian Indonesia tidak mandiri dan rawan terjadi krisis. “Seperti krisis ekonomi pada tahun 1998,” ujarnya.

Aksi demonstrasi mahasiswa itu dimulai di depan kampus Universitas Jember lalu melakukan long march hingga di bundaran DPRD Jember. Disana mereka melakukan orasi, membawa peti mati bertuliskan kemanusiaan. Setelah itu, melakukan tahlil bersama di tengah jalan. (gus/hdi/jawapos.com)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia