Jumat, 19 Jan 2018
radarjember
Hukum

Jaksa Ancam Jemput Paksa

Kejaksaan - Bapemas Kejar Kredit Macet Rp 16 Miliar

Kamis, 13 Oct 2016 16:50

Jaksa Ancam Jemput Paksa

SOSIALISASI: Kepala Bapemas Jember Slamet Urip Santoso bersama tim dari Kejaksaan Negeri Jember sedang sosialisasi penyelamatan dana bergulir eks PNPM MPd di Kecamatan Tanggul. (ISTIMEWA )

JEMBER - Pemkab Jember melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember terus mengejar kredit macet eks PNPM MPd yang mencapai Rp 17 miliar.

Hasil sementara, dana bergulir eks PNPM MPd yang dikembalikan sudah mencapai Rp 700 juta. Kini, masih ada sekitar Rp 16,3  miliar yang terus didesak untuk dikembalikan.

Dibungkus dalam acara penyuluhan hukum, Bapemas dan Kejari Jember mendorong pengurus kelompok pengelola nakal untuk mengembalikan dana Eks PNPM MPd. Kegiatan ini akan dilakukan di 26 Kecamatan lokasi eks PNPM MPd. Itu  diawali di Kecamatan Tanggul 12 Oktober 2016 kemarin.

Kepala Bapemas Jember Slamet Urip Santoso menjelaskan, bahwa pembinaan kelompok dan penyuluhan hukum di masing-masing kecamatan adalah perintah dari Bupati Jember dr Faida MMR. Amanah itu dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015. Ini merupakan paket dari kegiatan penanganan pinjaman bermasalah melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Kabupaten Jember dalam penyelamatan keuangan negara dana bergulir eks PNPM MPd menempuh dua jalur. Pertama jalur penanganan yang difokuskan bagi kelompok yang sudah macet dan kedua jalur pembinaan dan penyuluhan dengan sasaran kelompok-kelompok lancar,” tegas Slamet Urip Santoso.

Penyelenggara kegiatan ini adalah Otoritas BKAD. Mereka terus menggandeng Kejari Jember. “Diharapkan melalui kegiatan ini terdapat sinkronisasi antara tindakan penyelesaian tunggakan dan pengendalian terhadap perputaran dana bergulir, sehingga dalam penyelamatan keuangan negara bisa signifikan,” tegas Umar Hasyim, ketua umum Otoritas BKAD Jember.

Hadir dalam acara penyuluhan hukum dan pembinaan kelompok tersebut adalah jajaran muspika, pengurus kelembagaan pengelola dana bergulir. Termasuk ibu-ibu kelompok pemanfaat ditambah dengan unsur kelembagaan BKAD, Badan Pengawas, TV, Tim Pendanaan dan UPK. Yang  ada di wilayah Kecamatan Bangsalsari, Rambipuji, Sumberbaru, dan Semboro. 

Sekitar 200 orang pengurus kelompok pemanfaat dana bergulir se-Kecamatan Tanggul mengikuti penyuluhan hukum cukup serius mendengarkan penjelasan narasumber dari bapemas, Kapolsek Tanggul, dan kejaksaan.

Salah satu narasumbernya,  Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Asih. Dengan tegas dia menyampaikan bahwa kelompok yang sudah 3 kali diundang oleh JPN tidak hadir alias mangkir,  maka akan dilakukan penjemputan paksa.

“Kejaksaan dalam penyelamatan keuangan negara tidak main-main dan bukan akal-akalan.  kejaksaan akan  menindaklanjuti dari apa yang sudah dinyatakan oleh pengurus kelompok di hadapan Kasi Datun, “sambungnya.

Keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum otoritas BKAD, hingga saat ini dana bergulir yang sudah diselamatkan dari kemacetan sekitar Rp 700 Juta lebih.

Dia optimistis jumlah itu akan meningkat signifikan seiring dengan jatuh tempo kesanggupan pengurus kelompok pada 31 Oktober 2016. “Pengurus  kelompok sudah buat surat pernyataan di hadapan jaksa pengacara negara,” pungkas Umar.  (mg1/c1/aro/jawapos.com)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia