Selasa, 24 Apr 2018
radarbromo
icon-featured
Pasuruan

Dewan Bentuk Pansus Hibah Lahan TPI-PPI dan Tol Gempas, Untuk Apa?

Selasa, 20 Mar 2018 16:00 | editor : Fandi Armanto

tpi, pelabuhan, kota pasuruan, pengurukan

PERLU DISELIDIKI: Pengurukan lahan cikal bakal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Ngemplakrejo. Lahan inilah yang dinilai dewan perlu dicari tahu soal pendanaannya. (Dok. Radar Bromo)

PASURUAN - Tiga polemik di Kota Pasuruan kini jadi perhatian DPRD setempat. Yakni, polemik terkait jalur tol Gempol-Pasuruan (Gempas) yang melintas di Kota Pasuruan dan hibah lahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Untuk menangani problem itu, DPRD setempat kini membentuk panitia khusus (pansus). Dua pansus telah dibentuk dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu untuk menangani hal itu. Yakni, Pansus Tol Gempas dan Pansus Hibah Lahan TPI dan PPI.

“Masing-masing fraksi sudah memberikan pandangan umumnya. Sehingga, kami memutuskan untuk membentuk dua pansus itu,” terang Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan, pembentukan pansus Tol Gempas dilakukan dalam rapat paripurna terdahulu. Itu, dilakukan lantaran Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan telah beberapa kali menerima aduan terkait permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Kota Pasuruan terkait pembangunan Tol Gempas.

“Kami sudah mengakomodir sejumlah permasalahan yang terkuak saat hearing dan sidak ke lokasi,” terang Ismail. Target yang ingin dicapai Pansus Tol Gempas itu, yakni terkait pembangunan jembatan layang tol di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.

Untuk itu, Ismail menargetkan agenda Pansus Tol Gempas diharapkan selesai dalam waktu dua bulan setelah SK Keanggotaan turun.

Sementara itu, pembentukan Pansus TPI dan PPI dilakukan lantaran mencuatnya rencana Pemkot Pasuruan untuk memberikan hibah lahan ke Pemprov Jatim. “Jadi, acuan kami membentuk pansus itu untuk meminta dasar hukum proses pemberian hibah itu seperti apa? Karena setahu kami, prosesnya harus melalui persetujuan dewan,” jelasnya.

Ismail juga menyoroti kebijakan Pemkot Pasuruan tersebut. Sebab, kata Ismail, rencana awal Pemkot Pasuruan hanya melakukan pembebasan lahan saja. “Rencana awal yang disampaikan ke kami, pemkot membeli lahan untuk mempersiapkan pembangunan yang dilakukan pemprov. Ternyata, kok (lahannya) dihibahkan? Padahal itu semestinya menjadi potensi PAD kita,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Pasuruan Setiyono tak banyak berkomentar. Ia menguraikan bahwa pembentukan Pansus TPI-PPI itu merupakan kewenangan dewan.

“Kami sudah menyampaikan, untuk apa dibentuk pansus? Pembangunan TPI-PPI itu kan juga untuk kepentingan umum? Seharusnya itu yang menjadi acuan. Tapi, soal pansus itu juga sudah menjadi kewenangan dewan,” tegas pria yang juga jadi ketua DPD Golkar Kota Pasuruan itu.

baliho, protes, warga, tol, gempas

SERING DIPROTES: Poster berisikan protes warga di Sekargadung dan Tembokrejo yang menilai, pembangunan tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan, banyak merugikan masyarakat. (Dok. Radar Bromo)

(br/fun/tom/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia