Selasa, 16 Jan 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Paslon ADJIB Urung 100 Persen, KPU Terpaksa Coret 1 Dukungan Parpol

Kamis, 11 Jan 2018 05:25 | editor : Fandi Armanto

pilkada, adjib, irsyad yusuf, gus irsyad, gus mujib, calon tunggal, kotak kosong pilkada, pendaftaran calon, pilkada, pilbup pasuruan, pilkada serenta

DIANTAR BECAK: Pasangan tunggal Pilkada Kabupaten Pasuruan Irsyad Yusuf (kiri) dan Mujib Imron, menaiki becak menuju kantor KPU di Pogar, Bangil, Rabu (10/1). (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

BANGIL - Pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Pasuruan, Muhammad Irsyad Yusuf dan KH. Mujib Imron berjalan tak semulus yang diharapkan. Target mendapat dukungan 100 persen partai parlemen, kandas. Itu, setelah KPU setempat mencoret Partai Hanura dari barisan parpol pengusung.

Sebelum berangkat ke kantor KPU, Rabu (10/1), pasangan dengan akronim ADJIB ini, menggelar ritual sungkeman. Mereka meminta restu pada orang tuanya agar pendaftaran berjalan lancar.

Usai meminta doa restu, Gus Irsyad dan Gus Mujib kemudian menggelar kegiatan salawatan serta memberikan sambutan kepara pendukungnya di kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Setelah itu, keduanya bersama pendukung dan pengurus parpol mendatangi kantor KPU di Pogar, Kecamatan Bangil.

Paslon ADJIB tiba sekitar pukul 10.30 di kantor KPU. Begitu tiba, mereka dielu-elukan pendukungnya yang sudah menunggu terlebih dahulu. Sorot kamera pun berebut momen kedatangan mereka. Diiringi tabuhan hadrah dan lagu mars NU, mereka menuju ruang pendaftaran.

Setelah tim ADJIB menyerahkan berkas, petugas KPU kemudian melakukan verifikasi. Saat itulah, muncul persoalan yang berujung pada perdebatan. Perdebatan bermula dari berkas persyaratan dukungan yang ternyata tidak ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Hermadi. Melainkan, oleh Wakil Ketua Sujarwanto.

Pihak KPU beralasan, hal itu tidak sesuai pasal 42 Peraturan KPU Nomor 3/2017. Berkas itu harus ditandatangani ketua dan sekretaris. Tidak hanya itu, KPU juga menganggap Partai Hanura tidak mengindahkan aturan yang tertuang pada pasal 39 ayat 5. Yakni, soal ketidakhadiran Hermadi dalam pendaftaran tersebut.

Padahal, kehadiran ketua partai, menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Terkecuali  berhalangan, seperti karena bepergian. Itu pun, harus dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang.

Tentu saja kubu Hanura meradang. Pasalnya, ketidakhadiran Hermadi, bukan karena mangkir. Melainkan karena tengah menjalankan ibadah umrah. Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Pasuruan Ridwan Ovu mempertanyakan sikap KPU. Pasalnya, persyaratan untuk mengusung ADJIB telah dilakukan jauh-jauh hari.

Bahkan, pihaknya selalu berkomunikasi dengan KPU terkait persyaratn tersebut. Terlebih, ketika ada rencana Hermadi hendak umrah. Saran KPU selama ini, menurut Ridwan, telah dilakukan. Salah satunya, menyertakan surat keterangan dari biro travel ataupun Kemenag, bahkan DPRD Kabupaten Pasuruan, terkait umrah tersebut.

“Tapi, selalu ada perubahan-perubahan yang dilakukan KPU. Termasuk kelengkapan surat keterangan yang ternyata pihak KPU meminta dari kantor imigrasi. Padahal, sebelumnya kami disuruh minta ke Kemenag, DPRD, bahkan ke travel. Itu sudah kami penuhi. Ujung-ujungnya, malah kami dianulir,” beber Ridwan Ovu.

Meski begitu, Hanura legawa meski dukungannya dianulir. Karena yang terpenting, Hanura tetap berada di barisan ADJIB. Selain Hanura, dukungan Partai Demokrat dan Partai Golkar sempat jadi catatan. Partai Demokrat dianggap kurang lengkap lantaran tak ada stempel dari DPP. Sementara Golkar, ada ketidaksesuaian nama pengurus dalam SK. Namun, keduanya telah diselesaikan dan dianggap memenuhi syarat untuk memberikan dukungan.

(br/one/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia