Senin, 23 Oct 2017
radarbromo
icon featured
Bangil

Verifikasi Ulang 643 Ribu Warga Kurang Mampu di Kabupaten Pasuruan

Kamis, 12 Oct 2017 18:45 | editor : Fandi Armanto

PKH

WARGA KURANG MAMPU : Pembagian PKH di Kecamatan Kraton beberapa waktu lalu terhadap warga tak mampu. Agar bantuan lebih tepat sasaran, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi warga miskin di Kabupaten Pasuruan. (Dok Jawa Pos Radar Bromo)

PASURUAN  – Sebelum pergantian tahun, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi sebanyak 643.738 penduduk yang masuk kategori warga miskin di kabupaten setempat. Verifikasi ini dilakukan agar penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2018, lebih valid dan tidak ada masalah saat dicairkan tahun depan.

Adanya verifikasi ini dibenarkan Gunawan, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Dia mengatakan per Oktober ini, Dinsos memang mulai melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin di Kabupaten Pasuruan. Jumlah data yang turun dari Kementrian Sosial (Kemensos) sebanyak 643.738 jiwa. Dan harus dikroscek perkembangan barunya.

“Jumlah yang turun ini adalah data dari Kemensos yang didapat dari BPS, Namun biasanya dalam setahun memang akan banyak perubahan, seperti apakah yang bersangkutan masih ada atau pindah ke luar wilayah,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Verifikasi data ini adalah untuk pemberikan program keluarga miskin seperti Program Keluarga Harapan. Gunawan mengatakan bahwa verifikasi ini penting untuk melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Update data ini untuk melihat apakah warga masih hidup atau meninggal, apakah masih tinggal atau keluar wilayah, termasuk apakah sudah mempunyai anak lagi, bahkan apakah sudah berekonomi mampu.

Dari update data tersebut, Dinsos juga bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan pendamping PKH untuk memantau perubahan data. “Sehingga jika ada warga yang dinilai mampu, bisa kita laporkan ke pusat. Dan nanti akan dinilai apakah tetap mendapatkan bantuan apa tidak,” ungkapnya.

Untuk verifkasi 643 ribu ditargetkan bisa selesai Oktober ini. Sehingga sebelum akhir tahun Kemensos sudah mengeluarkan data keluarga yang menjadi peserta PKH. Dikatakan verifikasi ulang ini agar tahun depan tidak ada lagi masalah saat pencairan dana PKH seperti tahun ini. 

“Kalau tahun ini masih ada ditemukan masalah, seperti penerima sudah jadi TKI, meninggal atau minggat, sehingga kita laporkan dan imbasnya pencairan dana PKH menjadi terlambat,” pungkasnya. 

(br/fun/eka/fun/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia