Kamis, 14 Dec 2017
radarbromo
icon featured
Probolinggo

Bila Sekda Bambang Agus Mundur, Ini Kandidat Penggantinya

Kamis, 12 Oct 2017 11:00 | editor : Muhammad Fahmi

Bambang Agus Suwignyo, Sekda Kota Probolinggo

PILIH JALAN POLITIK: Sekda Bambang Agus Suwignyo. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

PROBOLINGGO - Rencana majunya Sekda dr Bambang Agus Suwignyo dalam Pilkada 2018, tak hanya meramaikan bursa calon kepala daerah. Tapi juga meramaikan perbincangan siapa pengganti dr Agus –sapaan akrabnya-sebagai sekda.

Jika merujuk pada hasil seleksi pejabat tinggi sebelumnya, ada dua nama yang kemungkinan bisa menjadi penggantinya. Yakni, Imanto yang kini menjabat Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (BPPKA) dan Budi Krisyanto yang kini menjabat Kepala Dinas Perikanan.

Namun begitu, pemkot sendiri belum memutuskan langkah selanjutnya jika Agus benar-benar mundur. Jika Agus tidak mendapatkan rekomendasi dari parpol untuk maju, maka kemungkinan ia akan tetap duduk manis sebagai sekda. Berbeda halnya saat ia mendapatkan rekomendasi dari parpol untuk maju dalam pilkada.

“Untuk pengganti sekda yang mundur, kami masih mencari tahu aturan pergantiannya bagaimana,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rachmadeta Antariksa.

Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Yakni menggelar seleksi lagi, atau cukup memilih salah satu di antara Imanto dan Budi Krisyanto. Jika memang harus dilakukan assessment atau seleksi ulang, maka pihaknya akan melakukan. 

Soal mundurnya Agus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Deta –sapaan akrab Rachmadeta-, harus merujuk pada aturan yang berlaku. Di antaranya, UU nomor 5/2014 tentang ASN, UU nomor 10/2016 tentang Perubahan kedua II nomor 1/2015 tentang Penetapan Perppu pengganti UU nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahkan dalam UU nomor 5/2014 pasal 119 menyebutkan, bahwa pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan wali kota maupun wakilnya harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari ASN, sejak mendaftar sebagai calon.

“Jika mengikuti aturan ini, maka Pak Sekda harus mundur sebagai ASN sejak melakukan pengambilan formulir serta pengembalian berkas ke partai politik. Namun, ada hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal tersebut,” ujarnya. Sehingga ASN yang mencalonkan diri baru mundur ketika ditetapkan oleh KPU.

“Ketika proses mendaftar ke parpol, rekomendasi itu kan belum tentu turun pada calon tersebut. Hal ini jelas berbeda jika tujuan ASN terjun ke politik untuk masuk struktur partai, sejak awal harus sudah mundur,” jelasnya.

Mantan Kabag Umum ini menjelaskan, dr Agus bisa mengajukan pensiun dini. Karena sudah memenuhi ketentuan pengabdian minimal selama 30 tahun. “Proses pengajuannya paling tidak selama 6 bulan,” ujarnya. Artinya, proses pengunduran diri dr Agus harus dilakukan jauh-jauh hari.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, aturan terkait ASN yang maju dalam Pilkada sudah diatur dalam PKPU nomor 3 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sudah diatur tentang pencalonan dari ASN/TNI/Polri maupun anggota DPRD.

“Secara tertulis disebutkan bahwa pengunduran diri sebagai anggota TNI/Polri dan ASN terhitung sejak ditetapkan sebagai calon,” ujarnya. “Batasannya, sampai 5 hari setelah penetapan calon, SK tersebut harus diserahkan. Jika sampai batas waktu tersebut tidak diserahkan, maka akan ditindaklanjuti oleh Panwaslu,” ujarnya.

(br/put/mie/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia