Selasa, 17 Oct 2017
radarbromo
icon featured
Politik

Dua Dokter Ini Rela Mundur dari ASN demi Maju Pilwali, Ini Alasannya

Kamis, 12 Oct 2017 09:00 | editor : Muhammad Fahmi

dokter berpolitik

dr Bambang Agus Suwignyo dan dr Aminuddin (Achmad Syaifudin/Jawa Pos Radar Bromo)

Dua dokter yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Probolinggo sudah bertekad bulat maju di Pilwali. Mereka adalah dr. Bambang Agus Suwignyo yang juga menjabat sekda, dan dr. Aminuddin.

--------------

Hari-hari dr. Bambang Agus Suwignyo dan dr. Aminuddin kini mulai disibukkan dengan aktivitas politik. Keduanya bergerilya mencari dukungan dengan mengikuti penjaringan yang dilakukan sejumlah partai politik (parpol).

Bahkan, Aminuddin selangkah lebih maju ketika memutuskan pensiun dini, demi jabatan ketua DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo. Dengan kendaraan politik tersebut, Aminuddin lebih mudah untuk memuluskan syahwat politiknya.

Apalagi, Gerindra memiliki kursi yang cukup signifikan di DPRD Kota Probolinggo. Yakni 3 kursi. Jika pemilik RS Bersalin Amanah itu ingin mencalonkan diri sebagai walikota ataupun wakil walikota, partainya hanya butuh tambahan 3 kursi lagi.

Garansi sebagai kandidat dari partai yang didirikan Prabowo Subianto itu, sudah disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno. Kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu, anggota DPR RI dapil Pasuruan-Probolinggo itu menegaskan jika partainya resmi mengusung kandidat dari internal.

“Untuk Kota Probolinggo kami mengusung kader sendiri, yaitu dr Aminuddin,” ujarnya. Karena itu, Soepriyatno meminta Aminuddin untuk segera menjalin komunikasi intensif dengan partai lain. “Karena kami masih kurang 3 kursi untuk bisa mengusung calon sendiri,” katanya.

Dengan pilihannya terjun ke jalur politik, otomatis Aminuddin harus mundur sebagai ASN. Dan itu sudah dilakukannya. Diketahui, Amin resmi mengundurkan diri sebagai ASN pada 27 September 2017. Otomatis ia sudah tidak praktik di RSUD dr Mohamad Saleh. Sementara posisi sebagai partai, sudah tercantum dalam SK yang dikeluarkan DPP per awal Oktober lalu.

Jika Amin memiliki kendaraan politik, bandingkan dengan dr Agus –sapaan akrab dr Bambang Agus Suwignyo – yang tidak memiliki posisi di partai. Sumber koran ini di sekretariat pemkot mengatakan, manuver dr Agus dalam Pilkada 2018 tidak terlepas dari dorongan Wali Kota Rukmini. Terpilihnya dr Agus sebagai sekda, sebagai bukti bahwa wali kota perempuan pertama itu merasa nyaman bekerja dengan Agus.

“Begitu pula ketika nantinya Bu Rukmini maju dalam Pilwali, calon paling pas untuk mendampingi beliau adalah Pak Sekda (dr. Agus, Red),” ujar sumber internal pemkot yang enggan namanya dikorankan.

Karena itu pula, dr Agus kemudian ikut mendaftar penjaringan di PDIP melalui DPD. Sebab, penjaringan di tingkatan DPC sudah ditutup. Agus sendiri tidak menampik keterlibatan Rukmini dalam pencalonannya ini.

Setidaknya, kalimat itu tergambar kala ia mendaftar untuk ikut penjaringan di DPD PDIP Jatim. “Mungkin Bu wali kota yang mendaftarkan,” katanya saat itu. Meskipun, Rukmini membantah telah mendaftarkan Agus ke DPD PDIP.

Selain mendaftar di PDIP, sama halnya Amin, Agus pun mengikuti penjaringan di DPC PPP. Tahapan-tahapan seperti pengambilan formulir, pengembalian formulir, sampai mengikuti fit and proper test saat Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) DPC PPP, akhir Semtember lalu.

Saat ditanya alasannya melirik panggung politik, Agus secara diplomatis mengaku ingin mengabdikan dirinya pada masyarakat melalui jalur lain. “Saya lahir, tumbuh besar, dan sekolah di Kota Probolinggo. Saya ingin ikut serta membantu proses pembangunan di kota ini,” ujarnya.

Selain kekuasaan, menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah juga menggiurkan dari sisi pendapatan dan fasilitas. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, kepala daerah maupun wakil kepala daerah juga mendapatkan tunjangan lainnya. Memang, dari gaji pokok dan sejumlah tunjangan, nominalnya tak terlihat wah. Wali kota berada di kisaran Rp 6 juta, sementara wakil walikota di angka Rp 5 juta.

Namun, masih ada tunjangan lain yang diterima. Di antaranya, tunjangan anak, tunjangan operasional, rumah dinas berikut pemeliharaannya, serta kendaraan dinas berikut pemeliharaannya. Kemudian kebutuhan rumah tangga dipenuhi, pembelian inventaris rumah jabatan berikut pemeliharaannya, fasilitas kesehatan anggota keluarga, perjalanan dinas, dan pakaian dinas.

Tunjangan operasional sendiri, jika merujuk pada PP nomor 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kepala daerah mendapat fasilitas tunjangan sekitar Rp 600 juta. Perhitungan itu berdasarkan pasal 9 ayat 2 poin e.

Dimana besaran biaya penunjang operasional kepala daerah menyesuaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diketahui, PAD pemkot saat APBD 2017 berada di angka Rp 152 miliar. Sementara dalam pasal tersebut, untuk PAD di atas Rp 150 miliar mendapatkan tunjangan operasional paling rendah Rp 600 juta.

(br/put/mie/mie/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia