Senin, 23 Oct 2017
radarbromo
icon featured
Pasuruan

Pembebasan Lama Karena Ada Lahan Warga yang Statusnya Tak Jelas

Sabtu, 12 Aug 2017 11:25 | editor : Fandi Armanto

SUDAH DIPATOK: Petani di Tembokrejo menggarap sawahnya. Nampak sawah disana sudah dipasang patok sebagai penanda lokasi itu terkena tol Gempas.

SUDAH DIPATOK: Petani di Tembokrejo menggarap sawahnya. Nampak sawah disana sudah dipasang patok sebagai penanda lokasi itu terkena tol Gempas. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

PASURUAN - Keinginan Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembebasan lahan terdampak Tol Gempol-Pasuruan (Gempas) di seksi III di Kota Pasuruan masih menemui kendala. PUPR menyebut banyak lahan milik warga yang ternyata sudah berubah kepemilikan.

Status perubahan kepemilikan itu setidaknya ditemukan di tiga kelurahan. Masing-masing di Kelurahan Pohjentrek, Tembokrejo dan Sekargadung.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) Tol Gempas, Yulianto Puguh Setyawan mengatakan, adanya kendala inilah yang menjadi penyebab lambannya pembebasan. Sebab, perlu ditelusuri siapa kepemilikan lahan sebenarnya.

Adanya temuan perubahan status kepemilikan itu ditemukan saat dilakukan pengukuran beberapa waktu lalu. Waktu itu ada 1 bidang yang ditemukan, Setelah sertifikatnya ditarik untuk dilakukan verifikasi, ternyata bidang tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bidang lahan dan nama pemiliknya juga beralih fungsi.

“Karena itu, kami kembali melakukan pengukuran ulang pada lahan terdampak di 3 kelurahan tersebut. Sebab, statusnya sudah berubah,” terang Puguh.

Di kota Pasuruan terdapat 520 bidang lahan yang harus dibebaskan untuk Tol Gempas. Rinciannya, di Kelurahan Bukir terdapat 9 bidang lahan dan sudah bebas seluruhnya. Lalu, di Kelurahan Pohjentrek terdapat 279 bidang dan 196 bidang sudah bebas, di Kelurahan Wirogunan terdapat 62 bidang dan 59 bidang sudah bebas, di Kelurahan Tembokrejo terdapat 85 bidang dan 17 bidang sudah bebas. Serta, di Kelurahan Sekargadung terdapat 85 bidang dan 23 bidang sudah bebas.

“Sejauh ini, memang baru lahan di Kelurahan Bukir yang sudah bebas. Sementara sisanya masih kami upayakan agar segera dilakukan proses ganti rugi,” katanya.

(br/riz/fun/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia