Jumat, 19 Jan 2018
radarbromo
Probolinggo

Sunat DD, Kasi Kecamatan Paiton Dibekuk

Potong Rp 9 Juta Tiap Desa di Kecamatan Paiton

Jumat, 19 May 2017 08:54

Sunat DD, Kasi Kecamatan Paiton Dibekuk

BERJALAN CEPAT: Camat Paiton M. Yasin (tengah) saat mendatangi Mapolres Probolinggo, Kamis (18/5). (Arif Mashudi/Jawa Pos Radar Bromo)

PAITON - Proses pencairan dana desa (DD) masih rentan untuk dikorupsi. Ini, terbukti saat proses pencairan DD di Kecamatan Paiton. Dari 20 desa di kecamatan ini, yang hendak mencairkan DD dipotong oleh oknum pegawai kecamatan.

Beruntung aksi itu berhasil diungkap unit Tipikor Satreskrim Polres Probolinggo. Polisi bahkan menangkap Ahmad Muhaimin, kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Paiton. Lelaki ini langsung ditetapkan menjadi tersangka lantaran perbuatannya yang memotong DD, dinilai masuk tindak pidana korupsi.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, pengungkapan kasus dugaan korupsi itu merupakan hasil penyelidikan tim Tipikor sejak sepekan sebelumnya. Sebelumnya, polisi sudah mendengar adanya pencairan DD tahap pertama untuk 20 desa di Kecamatan Paiton. Pencairan itu dilakukan sejak Jumat (12/5) lalu.

Saat itu, sudah ada beberapa desa yang melakukan pencairan. Prosesnya, pencairan itu dilakukan setiap desa di Kantor Kas Bank Jatim Nurul Jadid Paiton. Ketika pencairan itulah, ada sejumlah desa yang datang, dikenai pemotongan oleh Ahmad Muhaimin. Pemotongan itu dilakukan melalui W, salah satu petugas di Kantor Kas Bank Jatim Nurul Jadid Paiton.

Informasi itu akhirnya sampai di kepolisian. Berangkat dari situlah polisi melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan. Polisi lalu menunggu waktu lantaran akan ada desa yang melakukan pencairan.

Sehingga, saat Rabu (17/5) lalu, giliran 14 desa yang melakukan pencairan DD. Petugas gabungan tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) dan tim tipikor langsung melakukan pengintaian. Ternyata benar, saat pencairan DD 14 desa tersebut, ada pemotongan langsung oleh petugas kantor khas Bank Jatim.

Akhirnya, tim melakukan penggerebekan dan mengamankan W, petugas Bank Jatim. W lalu dimintai keterangan. Hasil dari pengembangan polisi, ternyata W mengaku hanya menjalankan instruksi sesuai perintah Ahmad Muhaimin, kasi pembangunan Kecamatan Paiton. W beralasan, pemotongan itu merupakan rekomendasi pencairan dana desa.

Siang harinya, petugas langsung menjemput Muhaimin di kantor kecamatan setempat. Dari situ, Muhaimin dilanjukan pemeriksaan secara intensif sampai ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan.

Hari itu polisi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Ahmad Muhaimin dan W. Dari hasil pemeriksaan itu, nilai pemotongan DD yang dicairkan tiap desa hampir sama, yakni berkisar Rp 9 juta- 9,5 juta.

Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti dari lokasi berupa uang senilai total Rp 137 juta. Barang bukti itu merupakan hasil potongan dari 14 desa yang melakukan pencairan Rabu (17/5) lalu.

Menurut informasi yang ada, pemotongan itu memang direncanakan Ahmad Muhaimin saat DD tahap pertama. DD sendiri dalam setahun tiap desa mendapatkan jatah berkisar Rp 700 juta, dengan proses pencairan dua tahap. Besarannya 60 persen tahap pertama dan 40 persen tahap kedua.

Adanya pengungkapan kasus korupsi tersebut dibenarkan Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin. Dia tidak menampik bahwa pihaknya berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kasi PMD Kecamatan Paiton.

Dimana, modus dugaan korupsi yang dilakukan tergolong baru. Sebab, pencairan dana desa tidak lagi didampingi pihak kecamatan, dengan kesan tidak ada campur tangan dari kecamatan.

Namun, ternyata dalam pencairan dana desa itu harus membawa surat rekomendasi dari kecamatan. Tidak hanya itu, tersangka Ahmad Muhaimin juga sudah memerintahkan pada petugas kantor kas Bank Jatim inisial W itu untuk memotong dana desa itu sekitar Rp 9 juta tersebut.

“Alasan pemotongan dana desa itu masih kami selidiki. Tersangka masih kami periksa dan kembangkan lagi,” katanya dengan singkat.

Sementara itu, Camat Paiton Muhammad Yasin Kamis (18/5) kedapatan mendatangi Mapolres Probolinggo. Namun, saat ditanya oleh Jawa Pos Radar Bromo, mantan Camat Kraksaan itu memilih bungkam dan keluar dari Mapolres.

Yasin saat dikonfirmasi via telepon juga mengaku tidak mengetahui jelas soal dugaan penangkapan anak buahnya tersebut. Dirinya juga tak mengelak bahwa satu kasi di Kecamatan Paiton dibawa oleh Polres Probolinggo. Namun, Yasin menyebut, pejabat kasi tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan.

”Saya tidak tahu jelas, balik ke kantor ternyata ramai informasi itu (penangkapan). Kasusnya seperti apa saya belum tahu. Cuma ada petugas polres yang meminta izin untuk membawa kasi kami untuk dimintai keterangan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo, Kamis (18/5). (mas/fun)


Tahun Ini Total Anggaran Desa Rp 434 M

Jumlah anggaran untuk desa di Kabupaten Probolinggo nilainya  besar. Betapa tidak, jatah anggaran berwujud dana desa (DD) dan ADD (alokasi dana desa) yang diterima desa di Kabupaten Probolinggo mencapai nyaris Rp 500 miliar. Dana sebesar itu bakal dialokasikan untuk 325 desa. Sehingga, tiap desa bisa memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang mencapai sekitar Rp 1,3 miliar lebih.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, angka anggaran kegiatan desa di Kabupaten Probolinggo mencapai sekitar Rp 434 miliar. Dengan rincian anggaran sekitar Rp 234 miliar, berasal dari pusat berupa Dana Desa (DD) dan sekitar Rp 200 miliar dari ADD.

Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo Tanto Walono saat dikonfirmasi mengungkapkan, anggaran untuk kegiatan desa tahun depan jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2016 ini, desa hanya mendapatkan jatah anggaran DD sekitar Rp 212 miliar.

Sedangkan, tahun depan jatah anggaran DD mencapai sekitar Rp 234 miliar. Dengan jumlah desa di Probolinggo sebanyak 325 desa, maka bila DD tersebut dibagi rata, setiap desa akan mendapatkan dana desa sekitar Rp 720 juta.

”Kemudian, ditambah jatah ADD hampir sama besarannya. Yaitu, 10 persen dari APBD yang mencapai sekitar Rp 2 triliun lebih. Jadi, ADD tahun depan sekitar Rp 200 miliar dibagi 325 desa dan tiap desa dapat jatah sekitar Rp 600 juta. Berarti, total anggaran yang diterima desa itu Rp 1 miliar lebih,” terangnya.

Tanto menjelaskan, dengan jatah anggaran desa yang begitu besar, diharapkan bisa dimaksimalkan oleh pemerintah desa untuk membangun desanya masin-masing. Baik untuk pembangunan fisik jalan ataupun lainnya.

”Kalau mengacu aturan tahun 2016, yaitu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 49 Tahun 2016, Dana Desa dicairkan dengan dua tahap. Tahap pertama yaitu 60 persen dan kedua 40 persen. Kalau ADD tetap tiap triwulan proses pencairannya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Heri S belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi via telepon, tak kunjung aktif. (mas/fun)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia