Jumat, 19 Jan 2018
radarbromo
Kraksaan

PKB Bersikukuh Gugatan Musayyib Prematur

Kamis, 18 May 2017 11:13

PKB Bersikukuh Gugatan Musayyib Prematur

MEJA HIJAU: Suasana sidang gugatan Musayyib, Rabu (17/5). (Arif Mashudi/Jawa Pos Radar Bromo)

KRAKSAAN - Sidang gugatan H.A Musayyib Nahrawi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Rabu (17/5), tergugat turut menyampaikan duplik atas replik penggugat Musayyib.

PKB selaku tergugat tetap bersikukuh gugatan Musayyib prematur. Alasannya, gugatan penggugat Musayyib merupakan wilayah kompetensi absolut dari mahkamah partai. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 2/2011 tentang partai politik.

”Kami tetap sesuai jawaban pertama, dimana gugatan penggugat itu prematur. Karena harusnya itu diajukan keberatan di internal partai lebih dulu,” kata M. Jakfar Shodiq selaku Penasihat Hukum (PH) tergugat I, II, dan III.

Dalam sidang gugatan tersebut, pihak penggugat diwakilkan oleh Penasihat Hukum (PH) Hasmoko. Sedangkan pihak tergugat I (DPP PKB), tergugat II (DPW PKB Jatim), dan tergugat III (DPC PKB Kabupaten) diwakilkan oleh PH Bakron Hadi.

Sedangkan turut tergugat I (Gubernur Jatim) tidak hadir; turut tergugat II (Bupati) diwakilkan; turut tergugat III (Ketua DPRD Kabupaten) tidak hadir; dan turut tergugat IV  (KPU Kabupaten) diwakilkan.

M Jakfar Shodiq selaku PH tergugat I, II, dan III mengatakan, poin dalam duplik sama dengan eksepsi atau tanggapan sebelumnya. Dimana, soal kompetensi absolut dan gugatan dianggap prematur atau terlalu dini. Pihaknya menegaskan, atas ketentuan UU tentang partai politik, gugatan Musayyib harusnya berada di ranah mahkamah partai.

”Pengajuan keberatan itu harusnya langsung dikirim ke majelis tahkim DPP PKB. Bukan DPC, karena kami dari DPC tidak memiliki wewenang ranah mahakam partai,” terangnya.

Sementara itu, Hasmoko selaku PH Musayyib atau penggugat mengungkapkan, pihaknya sesuai dengan replik yang disampaikan sidang sepekan sebelumnya menyatakan sudah mengajukan keberatan pada partai.

Sesuai aturan, kader parpol di tingkat DPC mengajukan keberatan melalui DPC. Namun, setelah dua bulan surat pengajuan keberatan itu tidak direspons. Maka kader parpol bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

”Kami sudah mengajukan keberatan pada parpol lewat DPC. Tapi, dua bulan tidak ada respons atau tanggapan atau pengajuan keberatan itu. Jadi, kami ajukan gugatan ke pengadilan,’ terangnya. (mas/hn)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia