Jumat, 19 Jan 2018
radarbromo
Pasuruan

Tiga Terdakwa Korupsi Padat Karya Fiktif Divonis Ringan

Kamis, 18 May 2017 10:54

Tiga Terdakwa Korupsi Padat Karya Fiktif Divonis Ringan

(Ilustrasi)

PASURUAN - Sidang kasus korupsi program padat karya fiktif di eks Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Pasuruan memasuki babak akhir. Tiga terdakwa yang terjerat kasus ini, sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim di pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/5) lalu.

Dalam vonis itu, ketiga terdakwa sama-sama menerima vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan. Seusai vonis, baik terdakwa dan JPU sama-sama mengambil langkah pikir-pikir.

Majelis hakim yang diketuai oleh Rohmad itu menyebut ketiga terdakwa dinyatakan bersalah. Berdasarkan persidangan yang telah bergulir selama ini, ketiga terdakwa divonis hukuman sesuai dengan pasal 3 ayat 1 tentang Penyalahgunaan Jabatan dan UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, JPU menuntut Lutfi Wardani lebih berat dari dua terdakwa lain. Kasi Pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan Siswono mengatakan, bahwa tuntutan yang dialamatkan terhadap ketiga terdakwa itu disesuaikan dengan peranan masing-masing.

“Dalam hal ini, terdakwa Lutfi memang dituntut lebih berat karena dia yang memiliki peran penting terkait dengan bocornya anggaran program padat karya di tiga kelurahan itu,” kata Siswono.

Dalam sidang putusan Senin lalu, terdakwa Lutfi divonis 2 tahun 4 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 602.584 juta. “Itu, sisa dari uang pengganti yang harus dibayarkan karena terdakwa sebelumnya sudah mengganti senilai Rp 117 juta,” imbuhnya.

Terkait dengan putusan hakim yang memvonis ketiga terdakwa dengan putusan yang lebih ringan, JPU Kejari Kota Pasuruan Widodo Pamuji mengatakan pihaknya masih belum mengambil sikap. “Kami masih pikir-pikir terkait dengan putusan hakim,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo, Rabu (17/5).

Kendati demikian, ketiga terdakwa masih dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Artinya, lanjut Widodo, ketiga terdakwa dapat dikenakan pidana kurungan apabila para terdakwa tak dapat membayar denda yang disebutkan.

Dalam persidangan putusan itu, baik penasihat hukum terdakwa Giri dan Agus, juga masih belum mengambil sikap terkait dengan pembacaan vonis. Sudiono, selaku penasihat hukum terdakwa Agus, justru bersikap pasif. “Kami menyarankan klien kami untuk menerima vonis hakim,” ungkap Sudiono kepada koran ini.

Disisi lain, Jufri yang menjadi kuasa hukum terdakwa Lutfi Wardani masih belum dapat dikonfirmasi terkait dengan putusan hakim terhadap kliennya.

Seperti yang pernah diberitakan, Kota Pasuruan tahun 2014 silam mendapat dana kucuran dari Kementerian Tenaga Kerja dengan nilai berkisar Rp 720 juta. Dana itu digunakan untuk program padat karya yakni normalisasi sungai.

Kenyataannya, program itu tak pernah ada alias fiktif. Kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan dan tiga orang ditetapkan menjadi tersangka. (tom/fun)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia