Senin, 22 Jan 2018
radarbojonegoro
Dander-Kapas

Aplikasi KPU RI Belum Bisa Jalan

Sabtu, 11 Mar 2017 08:00

Aplikasi KPU RI Belum Bisa Jalan

ERROR: Aplikasi Pemuktahiran DP4 milik KPU RI belum bisa dijalankan (Bhagas Dani Purwoko/Radar Bojonegoro)

KOTA – Launching atau peluncuran aplikasi software pemutakhiran daftar penduduk pemilih potensial pemilihan (DP4) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah setahun lalu.Namun, aplikasinya belum dapat digunakan meskipun hingga tahun ini aplikasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan.

Ketua KPUD Bojonegoro, Abdim Munib mengatakan tidak mengetahui penyebab aplikasi itu belum dapat digunakan. ‘’Nama aplikasinya SIDALIH (sistem online informasin data pemilih,Red) dan kali ini belum dapat digunakan. Tapi KPUD tak tahu faktor sebab belum berjalannya itu,’’ jelas Munib pada Jumat (10/3).

Meskipun aplikasi belum dapat digunakan, KPUD tetap melakukan tahap awal pendataan DP4 sesuai hasil rapat koordinasi (rakor) yang dilaksanakan kemarin lusa. KPUD bakal terjun menjalin komitmen bersama beberapa lembaga untuk menjaring sebanyak-banyaknya pemilih maupun pemilih pemula.

‘’Baik di sekolah maupun pondok pesantren. Selain itu juga organ pemerintah seperti kepolisian dan TNI karena mereka punya hak pilih ketika purna,’’ jelas Munib.

Dalam pendataan ini, KPUD bakal jemput bola memperbarui data pemilih tetap pada PIlpres 2014 lalu. Mestinya, lanjut Munib, perlu ada data acuan penduduk wajib ber-KTP elektronik (E-KTP) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna mengetahui perkiraan pemilih, termasuk pemilih pemula. 

Divisi Perencanaan dan Data KPUK Bojonegoro, A.Khudori menjelaskan tak perlu menunggu data rekapan E-KTP dari disdukcapil sebab dipastikan  terkendala ketersediaan blanko. 

‘’Kita proaktif menyisir perguruan tinggi, sekolah SMA/SMK, pondok pesantren serta membangun komitmen bersama Polri dan TNI. Tujuannya adalah mendata, meningkatkan partisipasi dan sosiaisasi teknis pemilihan,’’ jelas dia. KPUK juga mengemban beban untuk meningkatkan prosentase partisipasi hingga 95 persen.

 Maka dari itu, penjaringan DP4 tak membatasi hanya bagi penduduk ber E-KTP. Melainkan semua yang wajib ber-KTP. ‘’Termasuk juga yang hanya punya surat keterangan telah perekaman,’’ singkat Dia.

Sementara itu, Khudori menilai langkah sosialisasi teknis pemilihan mempengaruhi keabsahan suara. Dia menyebutkan bahwa rata-rata suara tidak sah saat pemilu berkisar dua sampai tiga persen. 

Sekilas prosentase tersebut kecil. ‘’Tetapi jika jumlah daftar pemilih tetap (DPT,Red) besar tentu angka suara tidak sah juga besar,’’imbuh Khudori. 
KPUD menargetkan pemutakhiran DP4 selesai sebelum tahapan pilbup dan pilgub sekitar September tahun depan. Nantinya, data terbaru DP4 bakal dikolaborasikan dengan data jumlah pemilih Pilpres 2014 untuk mendapatkan daftar pemilih tetap saat pilbup dan Pilgub 2018. (hmy)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia