Minggu, 22 Apr 2018
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan
Bupati Anas Hapus Kebijakan PL Proyek

Kebijakan Baru Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Banyuwangi

Selasa, 20 Mar 2018 11:35 | editor : AF. Ichsan Rasyid

Dok.RaBa  TINGKATKAN KUALITAS : Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, mulai PAK APBD 2018 Dinas PU CKPR akan menerapkan kegiatan pembangunan penahan jalan, drainase, dan beberapa kegiatan lain menggunakan barang pabrikan.

Dok.RaBa TINGKATKAN KUALITAS : Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, mulai PAK APBD 2018 Dinas PU CKPR akan menerapkan kegiatan pembangunan penahan jalan, drainase, dan beberapa kegiatan lain menggunakan barang pabrikan. (JAWAPOS.COM)

Bupati Abdullah Azwar Anas mengambil keputusan berani untuk menghapus mekanisme pengadaan langsung (PL) pada semua kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Dengan penghapusan mekanisme PL itu, maka secara otomatis semua kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan lelang umum.

------------

Keputusan Anas itu disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang (CKPR) Mujiono kemarin (19/3). ”Dinas PU CKPR siap mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pak Bupati. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di PU CKPR akan kita lakukan lelang secara umum,” ungkap Mujiono.

Mujiono mengungkapkan, kegiatan lelang umum untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Sebab, sebagian kegiatan pengadaan barang dan jasa APBD 2018 sudah jalan dan tidak memungkinkan untuk diulang.

Kegiatan lelang umum pengadaan barang dan jasa itu, jelas Mujiono, akan dilakukan mulai pada perubahan APBD 2018. ”Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai menggunakan anggaran setelah perubahan APBD 2018, akan kita lakukan lelang secara umum,” ungkap Mujiono.

Selama ini, lanjut Mujiono, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dinilainya Rp 200 juta dilakukan melalui mekanisme PL. Sedangkan untuk kegiatan yang dinilainya di atas Rp 200 juta dilakukan dengan mekanisme lelang atau tender. ”Mulai perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018, berapa pun nilainya akan kita lakukan lelang terbuka,” beber Mujiono.

Sebenarnya, mekanisme PL yang dilakukan Pemkab Banyuwangi tidak ada yang melanggar ketentuan hukum. Artinya, selain melalui lelang mekanisme PL boleh dilakukan untuk kegiatan yang nilainya di bawah Rp 200 juta.

Walau diperbolehkan, namun Pemkab Banyuwangi memutuskan untuk menghapus mekanisme PL pada pengadaan barang dan jasa. Tujuannya, ungkap Mujiono, untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas dan hasil pekerjaan proyek, utamanya pada kegiatan-kegiatan fisik pembangunan.

Dengan lelang umum, maka semua kegiatan proyek fisik bisa dipantau secara terbuka oleh siapa pun. Karena dipantau semua pihak, maka diharapkan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi pula.

Tidak itu, Dinas PU CKPR juga akan memberlakukan kebijakan pabrikasi dalam semua kegiatan pembangunan fisiknya. Pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual, mulai PAK APBD 2018 akan menggunakan pabrikasi atau cetakan pabrik. ”Seperti pekerjaan penahan jalan, selama ini dilakukan secara manual. Tapi mulai PAK mendatang, penahan jalan akan menggunakan barang cetak pabrik,” jelas Mujiono.

Tidak hanya penahan jalan, pekerjaan plengsengan dan drainase juga akan menggunakan standar pabrik. Dengan menggunakan barang pabrikan, maka kualitas pekerjaan akan terjamin karena kualitasnya sudah diketahui dari awal.

Meski tidak lagi menggunakan sistem manual, tapi Mujiono menjamin semua kegiatan proyek fisik Pemkab Banyuwangi tetap akan menyerap tenaga kerja yang besar. Karena itu, para pekerja yang selama bekerja pada proyek fisik yang dilakukan secara manual tidak akan kehilangan pekerjaan. (afi)   

(bw/mls/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia