Sabtu, 16 Dec 2017
radarbanyuwangi
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bupati Anas Terima Anugerah Dana Rakca

Penghargaan Diserahkan Presiden Jokowi

Kamis, 07 Dec 2017 18:10 | editor : Ali Sodiqin

Bupati Anas menerima penghargaan anugerah dana rakca dari Presiden Jokowi.

Bupati Anas menerima penghargaan anugerah dana rakca dari Presiden Jokowi. (Humas Pemkab Banyuwangi For RaBa)

BANYUWANGI – Prestasi mentereng kembali ditorehkan oleh Pemkab Banyuwangi. Kali ini pemkab di bawah pimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas mendapat penghargaan bergengsi perihal kinerja pengelolaan keuangan terbaik.

Penghargaan berupa Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan itu diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Anas di Istana Bogor, Rabu kemarin (6/12).

Selain pengelolaan keuangan terbaik, kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama. Hebatnya, hanya tiga kabupaten yang mendapat anugerah itu. Untuk provinsi, tiga penerima anugerah adalah Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

”Terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan. Ternyata yang dilakukan Banyuwangi dipotret dan diapresiasi pemerintah pusat. Ini kebanggaan sekaligus pemicu semangat kami untuk terus mengembangkan daerah dalam rangka menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi,” kata Anas dihubungi tadi malam.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Pemkab Banyuwangi itu juga berterima kasih kepada Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo dan wakilnya Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. ”Selama ini beliau berdua terus membantu pengembangan Banyuwangi,” imbuh Anas.

Pemkab Banyuwangi berupaya mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, mulai perencanaan, penganggaran, tata kelola, audit, hingga evaluasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. ”Dengan sistem ini, semua terintegrasi online. Bahkan kami dorong ke pengelolaan keuangan desa melalui e-village budgeting dan e-monitoring system,” kata Anas.

Penyusunan laporan keuangan Banyuwangi, imbuh Anas, telah menggunakan sistem berbasis akrual, bahkan termasuk yang pertama di Indonesia menerapkan sistem tersebut sejak 2014. Pengelolaan keuangan yang baik tidak semata-mata untuk kepentingan administratif memenuhi hukum keuangan negara. Tapi harus berdampak ke ekonomi masyarakat.

”Jadi ini bukan hanya aspek administratif, karena pemerintah pusat mendorong bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus tecermin dari peningkatan layanan dasar publik dan ekonomi warga,” paparnya.

Dia menambahkan, peningkatan ekonomi terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi dari Rp32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 66,34 triliun pada 2016. Pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun.

”Dari sisi pelayanan publik, ada program Smart Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan. Ada Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan,” papar Anas.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga memberikan penilaian A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk Banyuwangi, yang menempatkan kabupaten itu sebagai satu-satunya yang mendapatkan nilai A se-Indonesia.

(bw/aif/als/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia