Rabu, 22 Nov 2017
radarbanyuwangi
icon featured
Situbondo

Pembudidaya Ikan Kerapu Mengaku Bangkrut

Rabu, 13 Sep 2017 07:30 | editor : Ali Sodiqin

BISA GULUNG TIKAR: Pembudidaya ikan kerapu di Dusun Gundil, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit merawat ikan miliknya

BISA GULUNG TIKAR: Pembudidaya ikan kerapu di Dusun Gundil, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit merawat ikan miliknya (HABIBUL ADNAN/JPRS)

KENDIT - Puluhan pembudidaya ikan kerapu di Kabupaten Situbondo mengaku mulai bangkrut. Terutama yang dialami pembudidaya di Dusun Gundil, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit. Penyebabnya, harga komoditas ini anjlok.

Ismail, salah satu pembudidaya mengaku, harga ikan kerapu mulai turun sejak akhir Januari 2017 lalu. Dia menerangkan, harga yang biasanya mencapai Rp.150 ribu perkilogram, beberapa bulan yang lalu turun menjadi Rp.100.000-Rp. 80.000 per kilogram.

Di satu sisi, kata Ismail, harga perawatan tetap melambung tinggi. Dia menerangkan, ikan kerapu harus mendapatkan perawatan optimal mulai dari pembibitan hingga memasuki masa panen. “Sedangkan harga turun drastis,” katanya 

Yoyok Hermanto, pembudi daya yang lain juga mengakuinya. Dia mengatakan, di tempatnya ada sekitar 60 pelaku usaha ikan kerapu. Seluruhnya mengalami nasib yang sama. “Karena saat ini hampir semuanya sudah bangkrut, termasuk saya,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat Kepala Desa Klatakan itu menjelaskan, para pembudidaya sudah kesulitan mempertahankan usahanya. Di tengah anjolknya harga jual dan tingginya peraawatan, mereka kesulitan mendapatkan modal usaha. “Terancam gulung tikar,” tambahnya.

Yoyok memperkirakan, turunnya harga kerapu imbas dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pembatasan masuknya kapal Hong Kong ke Indonesia. “Karena kami tidak sudah tidak bisa lagi menjual kerapu ke Hong Kong,” ujarnya

Yoyok berpendapat, seharusnya KKP mendukung budi daya kerapu bukan dengan kebijakan yang justru dapat merugikan pembudidaya. “Kalau larangan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau wajar karena memang merusak terumbu karang," ucapnya.

Sementara itu, dalam sebuah kesempatan, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengaku telah berkirim surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Gubernur Jawa Timur. Poin isinya, agar peraturan tata niaga ikan kerapu ditinjau ulang.

“Gubernur yang mempunyai otoritas kewenangan peralihan dari kabupaten ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang kelautan,” kata Bupati Dadang. (bib)

(bw/bib/als/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia