Senin, 25 Sep 2017
radarbanyuwangi
Ekonomi Bisnis
Penelitian Bappeda dan Unair Kampus Banyuwangi

Dukung Pelaporan Penerimaan PBB, Unair Rancang Smart Tax Village

Kamis, 07 Sep 2017 06:30 | editor : Ali Sodiqin

PENGABDIAN MASYARAKAT: Tim peneliti UNAIRA. A. Gde Satia Utama, S.E., M.Ak., Ak., CA, Deddy Kurniawansyah, S.E., M.A.,Ak, Panji Kusuma Prasetyanto, S.E., M.Ec.Dev melakukan penelitian Smart Tax Village

PENGABDIAN MASYARAKAT: Tim peneliti UNAIRA. A. Gde Satia Utama, S.E., M.Ak., Ak., CA, Deddy Kurniawansyah, S.E., M.A.,Ak, Panji Kusuma Prasetyanto, S.E., M.Ec.Dev melakukan penelitian Smart Tax Village

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan menyumbang PAD di Kabupaten Banyuwangi. Melalui pemungutan pajak daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bapenda kerja keras untuk meningkatkan dua sektor penerimaan itu.

Berbagai upaya telah dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak di Banyuwangi dengan pemberian reward berupa realisasi pajak akan dikembalikan 100 persen kepada desa yang tercepat dalam melunasi PBB, layanan drive thru yang cukup dilakukan dalam waktu 5 menit serta sosialisasi kepada masyarakat Banyuwangi terkait pentingnya pembayaran pajak dan keberlangsungan pembangunan di Banyuwangi.

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bapenda telah menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). SISMIOP ini mengintegrasikan dan mengolah data mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan sehingga menjadi jantung dalam pemungutan PBB di kabupaten Banyuwangi.

Tim Peneliti dari Unair berupaya untuk merancang sistem pendukung SISMIOP yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan transparansi PBB-P2berupa sistem Online Check Village Payment Supporting System (OCVPSS) atau disebut juga Smart Tax Village sebagai alat untuk melakukan pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 pada desa dan kecamatan guna meningkatkan control dari pihak yang melakukan pembayaran.

Salah satu peneliti UnairA. A. Gde Satia Utama, S.E., M.Ak., Ak., CA mengatakan, sistem Smart Tax Village dirancang dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Pada sistem Smart Tax Village ini hanya ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu Administrator, Bapenda, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Administrator merupakan manajemen user atau pihak yang akan mengelola sistem dan mengelola semua user yang memanfaatkan Smart Tax Village. BAPENDA adalah pihak yang bertugas untuk meng-input data penerimaan, data baku pajak, dan data ranking penerimaan pajak. Pihak selanjutnya adalah pengguna informasi, yaitu Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang diberikan hak untuk mengakses dan melihat profil Smart Tax Village, melihat baku pajak terutang, mengecek status pembayaran, melihat ranking pembayaran pajak yang telah lunas, dan men-download dokumen penerimaan pajak yang telah di-input pihak Bapenda. 

Sistem pendukung ini bekerja untuk mendukung output yang dihasilkan SISMIOP sebelumnya. Jika output dalam SISMIOP adalah SPPT, STTS, dan DHKP yang digunakan sebagai dasar penagihan atau pemungutan pajak, dengan didukung OCVPSS atau Smart tax village akan dapat menghasilkan output berupa laporan realisasi penerimaan PBB-P2 atas pembayaran yang telah dilakukan oleh masyarakat sehingga tercipta transparansi. “Lebih detail lagi Smart tax village menghasilkan output realisasi penerimaan PBB-P2 setiap wajib pajak dan objek pajak serta nomor objek pajak sesuai dengan yang ada di SISMIOP, jadi setiap wajib pajak dapat mengetahui bahwa uang yang dibayarkan untuk PBB-P2 telah masuk dalam kas penerimaan daerah dan berguna untuk pembangunan kabupaten Banyuwangi ke depannya,” ujarnya.

Kepala Bappeda Dr. Suyanto Waspo Tondo W, M.Si menjelaskan, sistem ini masih berupa rancangan dan diharapkan akan mampu diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang terintegrasi dengan sistem SISMIOP yang sudah ada dan mampu mendukung program daerah untuk memantau pembayaran pajak dari setiap desa di Banyuwangi, sehingga penentuan reward akan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran serta diharapkan mampu mewujudkan clean and clear government berbasis IT. (*)

(bw/ics/als/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia