Rabu, 20 Sep 2017
radarbanyuwangi
Politik & Pemerintahan

Bhabinkamtibmas Miliki Akses untuk Melihat APBDes

Jumat, 01 Sep 2017 08:25 | editor : Ali Sodiqin

PENGAWALAN:  Bhabinkamtibmas Desa Kalibagor, Brigadir Fajar Setiabudi bertanya kepada pemateri terkait anggaran dana desa. Polres menggelar sosialisasi pengawalan bersama ADD dan DD di Bhayangkara Januraga kemarin (30/08).

PENGAWALAN: Bhabinkamtibmas Desa Kalibagor, Brigadir Fajar Setiabudi bertanya kepada pemateri terkait anggaran dana desa. Polres menggelar sosialisasi pengawalan bersama ADD dan DD di Bhayangkara Januraga kemarin (30/08). (LAILY MASTIKA/JPRS)

SITUBONDO- Pelaksanaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) kini turut dikawal oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang ada di setiap desa. Itu untuk meminimalisir timbulnya tindak kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Juga  sebagai wadah bagi desa untuk berkonsultasi mengenai hukum pelaksanaan anggaran.

Kapolres Situbondo, AKBP Sigit Dany Setiono mengatakan, Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam pengawasan dan pendampingan kepala desa melaksanakan kegiatan yang dianggarkan melalui ADD dan DD. Itu seperti yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, melalui penandatanganan MoU Kapolri dengan mendagri dalam hal pengawasan kegiatan anggaran dana desa. “Sehingga perlu diberikan bekal wawasan tentang ADD dan DD kepada Bhabinkamtibmas sebagai dasar pengawalan,” ujarnya dalam acara sosialisasi pengawalan bersama pengelolaan dana desa oleh Bhabinkamtibmas Polres Situbondo.

Sigit menjelaskan, pengawalan itu bertujuan supaya pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan tujuan pokok, yakni meningkatkan kesejahteraan di desa secara lokal. Pembekalan materi disampaikan oleh kejaksaan, kasatreskrim dan dinas terkait. “Hal itu juga sejalan dengan yang dilakukan oleh kejaksaan selama ini, yakni pemberian konsultasi kepada kepala desa,” terangnya.

Ada berbagai kendala yang dihadapi oleh kepala desa. Pertama, pengetahuan kepala desa yang minim tentang aturan pelaksanaan anggaran, sehingga seringkali ketakutan dalam mengambil tindakan. Kedua, yakni untuk meminimalisir peluang-peluang kepala desa yang memiliki niat kurang baik sehingga terjadi kebocoran. Ditambah, adanya laporan tentang iuran-iuran ilegal yang ditarik oleh LSM-LSM tidak resmi dan itu sangat meresahkan.  “Hadirnya Bhabinkamtibmas dalam pengawalan ADD dan DD itu semoga dapat menjawab berbagai macam persoalan dan memberikan dampak positif,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Suraji mengatakan, Bhabinkamtibmas yang ada di setiap desa nantinya disinergikan dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari Kemendes. Pihaknya juga akan memperkuat fungsi dari kedua pengawal itu dengan mengusulkan pembentukan peraturan Bupati (Perbup) kepada kepala daerah. “Sehingga, peran PLD maupun Bhabinkamtibmas menjadi lebih jelas, tegas, dan terikat dengan hukum,” ujarnya.

Suraji menyampaikan, APBDes bukan barang rahasia lagi. Bhabinkamtibmas memiliki akses melihat rincian APBDes digunakan untuk apa saja. “Sehingga kemungkinan untuk melakukan penyimpangan itu kecil sekali,” bebernya.

Dijelaskan, penyimpangan-penyimpangan yang ada selama ini disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya yaitu karena ketidaktahuan para kepala desa dalam mengambil kebijakan terkait anggaran desa. Jadi mereka harus terus dibimbing dan dikawal. “Saya ucapkan terimakasih kepada Kapolres yang memeberi perhatian tinggi dalam pengawalan ini. Mari bersama-sama kita awasi, supaya dana desa tepat sasaran sesuai dengan target pemerintah,”  urainya.

Pengawalan pelaksanaan anggaran desa dilakukan secara berlapis. Mulai dari desa hingga tingkat kabupaten. Bhabinkamtibmas masih dalam taraf pengawasan, bisa bersinergi dengan kepala desa. Jadi, hadirnya Bhabinkamtibmas menjadi tempat konsultasi hukum bagi kepala desa. Tujuannya agar terhindar dari masalah hukum. “Supaya yang direncanakan desa dalam RKPDes dan APBDes dapat tercapai,” tandasnya.(ily)

(bw/ily/als/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia