Kamis, 23 Nov 2017
radarbali
icon featured
Politika

Dana Pengawasan Cair Setelah Ketemu Pak Gub, Tahap Pertama Rp 10 M

Kamis, 19 Oct 2017 11:45 | editor : ali mustofa

pilgub bali, dana pilgub

Ilustrasi (dok.jawapos.com)

RadarBali.com – Pertemuan Bawaslu Bali dengan Gubernur Pastika, Selasa (17/10) lalu membawa hasil manis bagi Bawaslu Bali.

Kemarin (18/10), dana pengawasan Pilkada 2018 langsung cair. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, menyatakan dana pengawasan sudah dua bulan tidak cair setelah disepakati kedua pihak.

Bahkan, Panwas kabupaten/kota harus merogoh kocek sendiri untuk biaya operasional. Praktis, mereka juga tidak menerima honor.

“Anggaran pengawasan Pilgub Bali sudah cair hari ini (kemarin, Red). Tahap pertama cair Rp 10 miliar,” ujar Rudia kepada Jawa Pos Radar Bali.

Pencairan tahap dua sebesar Rp 17 miliar dianggarkan pada APBD perubahan 2017. Sementara sisanya dicairkan APBD induk 2018. Total dana pengawasan pilkada yang akan diterima Bawasalu Rp 62 miliar lebih.

Mantan wartawan itu tak menampik jika permasalahan anggaran disampaikan kepada gubernur. Rudia menyampaikan dana pengawasan tidak cair menghambat kinerja Bawaslu.

“Sudah saya sampaikan dan Pak Gubernur sudah jawab. Gubernur tidak ada menghambat, karena masalah pencairan itu teknis. Memang ada misskomunikasi sedikit tapi usai menghadap langsung kami urus,” imbuhnya.

Menurut Rudia, gubernur meminta Bawaslu berani, tegas dan keras menegakkan aturan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2018.

“Tegakkan aturan, jangan terpengaruh tekanan dari kiri maupun kanan. Kalau memang ada pelanggaran dan harus didiskualifikasi, jangan ragu menegakkan aturan,” ucap Rudia menirukan Pastika.

Dijelaskan Rudia, gubernur berpesan kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga pelaksana pemilu merupakan bagian dari pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai sebuah pesta demokrasi.

Pastika juga menyinggung pelaksanaan pilkada dalam situasi siaga darurat Gunung Agung. Pemprov Bali telah melakukan langkah antisipasi yaitu dengan mendata pengungsi dari 28 desa yang masuk zona rawan.

Menurut Pastika, database itu akan memudahkan lembaga penyelenggara pemilu untuk memetakan jumlah pengungsi yang punya hak pilih.

Melalui sinergi semua pihak, Pastika berharap Bali bisa menjadi contoh perhelatan demokrasi yang bersih.

Menanggapi arahan Pastika, Rudia meyakinkan kalau jajarannya akan komit mengawal dan menegakkan aturan pelaksanaan Pilkada 2018.

Dalam kesempatan itu, Rudia juga melaporkan kesiapan jajarannya dalam mengawal perhelatan Pilkada Serentak.

(rb/san/mus/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia