Kamis, 14 Dec 2017
radarbali
icon featured
Travelling

Saingi ITDC Nusa Dua, Pemprov Bali Gagas Wisata Terpadu di Nusa Penida

Sabtu, 16 Sep 2017 18:05 | editor : ali mustofa

Ayunan Malibu di Pulau Nusa Penida jadi objek wisata baru

Ayunan Malibu di Pulau Nusa Penida jadi objek wisata baru (dok.radarbali)

RadarBali.com – Rencana besar dibuat Pemprov Bali untuk terus mendatangkan turis melalui pengembangan pariwisata.

Rencana besar tersebut yakni menyulap Kepulauan Nusa Penida menjadi kawasan pariwisata terpadu seperti kawasan ITDC di Nusa Dua, Badung.

Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, Putu Astawa, mengusulkan dibangun sejumlah fasilitas yang memanjakan turis seperti lapangan golf dan aneka wisata bahari.

Usulan tersebut sudah disampaikan saat Pemprov Bali menghadiri rapat kordinasi terbatas dengan Kementerian Maritim, Kamis (14/9) lalu di Jakarta.

“Selama ini banyak turis datang ke Bali, kemudian plesir ke Banyuwangi dan Lombok. Kami ingin Bali punya sesuatu yang baru yang menarik wisatawan,” papar Astawa kepada Jawa Pos Radar Bali.

Pembangunan kawasan terpadu Nusa Penida harus menyeluruh. Pembangunan tersebut dibuat terpadu.

Selain menyediakan berbagai atraksi wisata, juga dirancang sarana transportasi serta akomodasi.

“Membangun Kepulauan Nusa Penida tidak bisa colek-colek, harus komprehensif. Ibaratnya kita punya gadis cantik, sekarang siapa yang mau meminang,” tukas pria berkumis tipis itu.

Lebih jauh dijelaskan, paket pengembangan wisata Kepulauan Nusa Penida meliputi pulau lain di sekitarnya, seperti Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

Dipilihnya Kepulauan Nusa Penida menurut Astawa karena kawasan tersebut mempunyai potensi besar tapi belum digarap maksimal.

Potensi tersebut berupa keindahan alam dan budaya setempat. Lantas siapa yang akan mengelola? Dijelaskan Astawa, untuk pembiayaan akan ditawarkan pada investor.

Diakui Astawa pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk mewujudkan rencana tersebut. Karena itu perlu kerjasama dengan investor.

Sementara untuk pengelolaan diusulkan tetap dikomandoi Pemkab Klungkung atau Pemprov Bali.

“Skema kerja sama pemerintah dengan investor. Yang mengelola BUMD atau badan otoritas, sehingga pemasukan menjadi pendapatan asli daerah,” bebernya.  

Astawa mengklaim usulan tersebut sudah mulai disosialisasikan dengan instansi terkait. Menurutnya respon yang datang sejauh ini cukup positif.

Disinggung potensi penolakan dari masyarakat lokal, Astawa menyebut penolakan dan protes merupakan hal wajar.

Katanya, selama pembangunan mengedepankan aspek lingkungan dan budaya, maka bisa diterima masyarakat.

“Ajak liyu, pasti gen ade ane demen ada sing (melibatkan banyak orang, pasti ada yang suka dan tidak suka, Red),” tukasnya diplomatis.

Ditambahkan, jika semua rencana berjalan lancar, maka proses pengembangan sudah dilakukan setahun ke depan.

(rb/mus/san/mus/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia