Sabtu, 18 Nov 2017
radarbali
Bali Utama

Tuntut Operasional Taksi Online Diblokir, Kuota 7.500 Unit Dipertanyakan

Kamis, 04 May 2017 14:40

Tuntut Operasional Taksi Online Diblokir, Kuota 7.500 Unit Dipertanyakan

TUNTUT KEADILAN: Ratusan sopir taksi konvensional menggelar demo di depan kantor gubernur Bali menuntut operasional taksi online diblokir. (Adrian Suwanto/Radar Bali)

RadarBali.com – Ratusan orang berpakaian adat madya Bali menggeruduk kantor gubernur Bali, kemarin (3/5) siang.

Massa yang mengaku sopir taksi konvensional yang tergabung dalam wadah Persortab dan Alstar B itu menuntut operasional taksi online diblokir, tidak boleh beroperasi di wilayah Bali. Banyaknya massa membuat kantor gubernur dijaga ketat aparat kepolisian.

Seluruh akses masuk ke kantor gubernur kecuali pintu keluar utama ditutup. Aparat keamanan juga menyiagakan mobil rantis di halaman depan kantor gubernur.

Dalam orasinya, koordinator aksi Ketut Wirata menuntut bertemu dengan Kadis Perhubungan Bali I Gusti Agung Ngurah Sudarsana. Massa membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar taksi online ditutup.

Kapolresta Denpasar Kombes Hadi Purnomo turun sebagai mediator antara massa dengan Kadishub untuk menemui massa.

Suasana sempat memanas antara Kadishub dengan massa ketika menyinggung masalah kuota taksi di Bali. Kadishub menyatakan masih ada kuota 7.500 unit untuk tahun 2017. Sementara massa menyatakan kuota sudah penuh.

“Kuota di Bali, 2015 saya sudah rapat dengan Asisten II. Tahun 2015 sampai 2019 sudah overload,” ujar Ketut Wirata.

Menurutnya, harus ada hitam di atas putih terkait legalitas kajian. Di sisi lain, Kadishub juga dituding telah meminta Asosiasi Sopir Pariwisata Bali (Aspaba) agar bergabung dengan Grab. Sontak tudingan tersebut dibantah Kadishub I Gusti Agung Ngurah Sudarsana.

Sudarsana membantah telah meminta Aspaba maupun asosiasi sopir lainnya agar bergabung dengan Grab. Sementara terkait kuota angkutan, Dinas Perhubungan dan pihak ketiga sudah melakukan kajian.

Hasilnya, terdapat 20.085 kuota angkutan. Namun, yang berizin dan sudah terdaftar di Dinas Perhubungan baru sekitar 12.500, sehingga ada sisa kuota 7.500.

“Kuota ini berdasar kajian resmi. Tidak mungkin saya buat-buat seenaknya,” bantah Sudarsana.

Tapi, para sopir belum puas dengan jawaban Kadishub. Suasana pun semakin memanas.

Dialog dilanjutkan di Ruang Prajasabha, Gedung Badan Keuangan dan Aset Pemprov Bali. Kapolresta beberapa kali berusaha menengahi dengan mengingatkan kedua pihak yang sudah panas.

Sudarsana menyatakan, pihaknya tidak punya kewenangan untuk memblokir aplikasi taksi online. “Kewenangan tersebut ada di Kementrian Komunikasi dan Informasi. Kami sudah mengupayakan dengan mengirim dua kali surat ke Kominfo,” seru Sudarsana.  Pertemuan tidak menjawab tuntutan massa.

Namun, dalam pertemuan tersebut Kapolresta Kombes Hadi Purnomo menjadwalkan pertemuan antara sopir taksi konvensional dan taksi online.

“Mediasi berikutnya di Polresta. Saya jamin netral tidak membela siapa pun,” katanya. Kadishub dan perwakilan massa sepakat dengan niat Kapolresta Kombes Hadi Purnomo tersebut.

Di sisi lain, di saat ratusan sopir taksi konvensional melakukan aksi turun ke jalan untuk menyikapi keberadaan taksi online, Satpol PP Kabupaten Badung justru getol menurunkan baliho taksi online di sejumlah titik di Badung.

Penurunan baliho taksi online itu dilakukan di sejumlah lokasi.  Yakni, empat buah baliho besar berlokasi di Kecamatan Kuta, dan tiga lokasi di Patung Kuda.

Lalu, baliho ukuran 5x10 terpasang di Billboard Advertising Tribakti di jalan menuju Bandara Ngurah Rai, satu buah baliho ukuran 5x10 di depan radar bandara, dan satu buah baliho ucapan Hari Raya Nyepi ukuran 5x10 terpasang di Billboard Advertising Tribakti. Juga ada baliho di Jalan Raya Kuta sebelah Gelael Kuta, dan satu buah baliho ukuran 5x10 milik Advertising Renbo.

Sementara di Kecamatan Kuta Utara ada tujuh  lokasi penurunan baliho di sepanjang Jalan Raya Canggu, Kerobokan, Kwanji, Tegal Jaya dan Perumahan Dalung Permai menuju Tibu Beneng, berjumlah 12 baliho.

“Kami melakukan penurunan baliho sejak pukul 09.00 sampai selesai,” jelas Ketut Martha, Plt Kasatpol PP Badung, kemarin.

Kata dia, penurunan baliho ini menindaklanjuti surat penurunan baliho berisi ucapan selamat Hari Raya Nyepi 1939, Galungan dan Kuningan Nomor 331.1/637/Tibum dan Tranmas/ Satpol PP tertanggal 18 April 2017. Dasarnya mengacu ke Perda Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. (san/dwi/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia