Jumat, 19 Jan 2018
radarbali
Bali Utama

PNS Gianyar Gugat Presiden Gara-Gara Kesal Terbelit Utang Bank

Sabtu, 22 Apr 2017 06:30

PNS Gianyar Gugat Presiden Gara-Gara Kesal Terbelit Utang Bank

PAPARKAN GUGATAN : Humas Pengadilan Negeri Gianyar, Wawan Edi Prastyo, saat membaca materi gugatan seorang PNS, I Ketut Nedra, kemarin. (Indra Prasetia/Radar Bali)

RadarBali.com - Persidangan yang satu ini memang terasa beda. Berawal dari rencana eksekusi aset milik seorang PNS, I Ketut Nedra, dia kemudian menyodorkan paper bank semacam surat sakti versi Koperasi Indonesia yang diikutinya.

Sebelum dieksekusi, Ketut Nedra pun nekat menggugat presiden RI Joko Widodo dan jajarannya. Gugatan itu sudah diregister dengan nomor Perkara 20/Pdt.G/2017/PN -GIN.

Tiga orang jaksa dari Kejari Gianyar bersama hakim di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, terlihat duduk-duduk di lobi PN Gianyar pada Jumat siang kemarin (21/4). Mereka memelototi berkas gugatan yang masuk ke PN Gianyar, 14 Februari 2017 lalu.

Para jaksa dan hakim itu pun tampak membahas gugatan yang tergolong unik ini. Betapa tidak, dalam berkas gugatan tersebut, tidak mengakui pemerintahan Joko Widodo.

Bahkan, Jaksa Agung RI dan Kapolri, Jenderal Tito pun juga tidak diakui.Meski begitu, pihak pengadilan tetap menghargai gugatan tersebut.

 “Persidangan tidak boleh menolak gugatan. Tetap kami terima gugatan ini. Dan sudah teregister pada 14 Februari lalu,” ujar Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastyo, kepada wartawan kemarin.

Dalam gugatan I Ketut Nedra PNS asal Banjar Abangan Desa/Kecamatan Tegalalang, Gianyar,  yang ditulis oleh kuasa hukumnya Sandy Irawan dari Kantor Advokat Malang, ada lima orang tergugat.

Pertama, menggugat Ir. H. Joko Widodo dengan alamat Istana Negara RI di Jalan Veteran Jakarta sebagai tergugat I. Kedua, menggugat Sri Mulyani di kantor Kementerian RI sebagai tergugat II.

Ketiga, menggugat Agus DW Martowardojo, alamat Kantor Bank Indonesia sebagai tergugat III. Keempat, PT BRI KC Ubud di Desa Petulu Kecamatan Ubud sebagai tergugat IV, dan menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai tergugat V.

Dalam gugatannya itu, pada angka 2 huruf (a) menyebut bahwa utang penggugat, I Ketut Nedra, kepada tergugat IV (PT BRI KC Ubud) telah di -take over dan telah lunas dengan diterbitkannya uang rupiah SBKKN (paper bank/surat sakti versi Koperasi Indonesia).

Pada huruf (d) tergugat IV (PT BRI) pun diminta mengembalikan jaminan tanah milik penggugat dengan nomor SHM No: 1287 Desa/Kecamatan Tegalalang.

Dalam gugatan yang njelimet itu juga tertuang dasar Pancasila, ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menilai jika pemerintahan Joko Widodo tidak sah.

Justru yang dianggap sah oleh si penggugat sebagai presiden adalah Mujais. Dari Mujais inilah kemudian muncul program Dana Bergulir Serasi Berdaya, yang ditelorkan lewat Koperasi Indonesia.

Menurut Wawan Edi Prasetyo, penggugat, I Ketut Nedra, ini disebut ikut menanamkan dananya di Koperasi Indonesia.

“Dia setiap bulan bayar Rp 400 ribu. Dari koperasi ini kemudian mengeluarkan paper bank, katanya bisa memutihkan utang,” terangnya, kaget.

Wawan pun sempat dibuat bingung karena selama ini tidak pernah mendengar istilah paper bank, apalagi ada surat sakti untuk memutihkan utang.

“Yang ada selama ini kan cek, BG, atau deposito itu. Nah ini paper bank katanya bentuknya fisiknya berupa surat ada lambang Garuda, tapi belum tahu kami fungsinya apa?” ujarnya sambil senyum-senyum.

Tapi, si pemilik paper bank ini, I Ketut Nedra justru percaya diri jika seluruh utang mereka bisa lunas begitu saja ketika disodori kepada bank atau lembaga keuangan. “Sakti sekali surat ini (paper bank versi Koperasi Indonesia). Kalau begini,” terangnya.

Walaupun sudah tahu modus Koperasi Indonesia ini mengeluarkan paper bank, namun Wawan mengaku tidak berhak menanggapi apakah ini penipuan dari koperasi itu atau tidak.

Meski tergolong unik, pihak PN Gianyar tetap menggelar sidang. Kini, sidang sudah bergulir sebanyak dua kali. Pertama berlangsung pada 7 Maret 2017.

Sidang kedua berlangsung pada 1 April lalu. Dan tahap ketiga akan berlangsung  pada 16 Mei mendatang.

Akan tetapi, dari dua sidang yang telah berlalu, semuanya batal. Itu karena dari pihak tergugat tidak semuanya hadir, terutama tergugat Joko Widodo. Namun tergugat lainnya mengirim kuasa hukum.

Begitu pula kuasa hukum penggugat Sandy Irawan selaku principal tidak hadir, jadi walau penggugat I Ketut Nedra hadir, namun tetap dinyatakan tidak hadir.

“Karena yang digugat presiden dan menteri, maka kami juga sudah panggil yang bersangkutan, karena ini teregister,” tandas Wawan yang juga hakim di PN Gianyar itu.

Sidang itu dipimpin oleh Wakil Ketua PN Gianyar, Putu Gede Astawa, bersama dua hakim anggota Dori Melfin dan Astrid Anugerah.

Ditanya mengenai gugatan yang nyeleneh dan sampai tidak mengakui pemerintahan Joko Widodo, hakim Putu Gede Astawa tidak mau berkomentar banyak.

“Tidak etis menanggapi sidang yang sedang berjalan. Nanti saja lihat hasilnya di persidangan,” jelas Astawa, kemarin. (dra/pit)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia