Jumat, 19 Jan 2018
radarbali
Politik

Ranperda Minerba Akan Naikkan Ketinggian Galian C

Rabu, 19 Apr 2017 09:00

Ranperda Minerba Akan Naikkan Ketinggian Galian C

GALIAN C: Salah satu galin C di kabupaten Karangasem. Saat ini, Ranperda Minerba terkait ketingian galian C masih dibahas di DPRD Bali. (dok Radar Bali)

RadarBali.com – Pembahasan Ranperda Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) terus dimatangkan DPRD Bali. Salah satu hal paling krusial yang dibahas adalah ketinggian galian C.

Panitia khusus (Pansus) berencana menaikkan ketinggian galian C dari awalnya 500 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

Ketua Pansus Minerba DPRD Bali, Ida Bagus Gede Udiyana mengatakan, melihat kondisi yang terjadi di Galian C khususnya di Kabupaten Karangasem, banyak kerusakan yang terjadi.

Terlebih, saat ini sedang ada masa transisi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi.

“Perda Minerba diharapkan mengakomodir dan menekan potensi kerusakan akibat Galian C. Gubernur juga sudah setuju menaikkan ketinggian yang sebelumnya 500 Mdpl,” papar Udiyana, kemarin (18/4).

Terkait menaikkan ketinggian Udiyana mengaku sudah mendapat restu dari Dirjen Minerba Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini dimaksudkan agar  Perda nantinya tidak terjebak dan terbelenggu dengan faktor ketinggian.

Dijelaskan lebih jauh, dewan memiliki semangat sama dalam galian C. Sebelum disahkan bisa menjawab persoalan yang timbul. Selain itu, faktor pengawasan juga menjadi prioritas dalam Perda Minerba.

“Pengawasan akan difokuskan pada fase kegiatan pertambangan. Seperti di Galian C Kabupaten Karangasem yang terjadi banyak pelanggaran. Misalnya, tanah bekas Galian C ditinggalkan begitu saja,” tegasnya.

Pansus Minerba juga menyadari jika Galian C merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tapi, hal itu tidak bisa dijadikan patokan.

Jangan gara-gara mengejar pendapatan tapi mengabaikan lingkungan. Pansus juga menekankan terhadap adanya uang jaminan bagi para investor yang melakukan pertambangan Galian C.

“Perda ini sama-sama berbasis lingkungan. Itu juga harus ada uang jaminan, misalnya untuk reklamasi. Kami juga harus melakukan pemantauan dan pengawasan,” pungkasnya. (san/dot)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia