Rabu, 22 Nov 2017
radarbali
Bali Utama

Perilisan Buku Batuagung Bangkit dari Tragedi Ditolak Warga Desa

Rabu, 19 Apr 2017 08:00

Perilisan Buku Batuagung Bangkit dari Tragedi Ditolak Warga Desa

DITOLAK: Rilis buku Batuagung Bangkit dari Tragedi G30S/PKI ditolak masyarakat Batuagung kemarin. (Anom Suardana/Radar Bali)

RadarBali.com - Rencana launching buku berjudul Batuagung Bangkit dari Kenangan Tragedi G30S di aula Jimbarwana, kantor bupati Jembrana, kemarin (18/4) batal.

Pasalnya, peluncuran buku yang dihadiri anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna tersebut ditolak warga Desa Batuagung.

Berdasar surat undangan yang ditandatangani  Ketua Peluncuran Buku Universtitas Mahendradatta Bali I Wayan Sutrisna, sesuai jadwal buku dirilis pukul 10.00.

Bahkan, para undangan sudah datang untuk mengikuti peluncuran buku yang ditulis I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, I Wayan Sutrisna, dan Ni Putu Ari Setiawati tersebut.

Namun, rencana itu batal karena ada surat penolakan dari warga Batuagung yang dilayangkan ke bupati dengan tembusan camat Jembrana dan kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  Pemkab Jembrana.

Dalam surat bernomor 070/649/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 yang ditandatangani Ketua BPD Desa Batuagung Ida Komang Anom, Bendesa Pakraman Batuagung Ida Bagus Matra, dan Perbekel Batuagung Ida Bagus Komang Widiarta, Masyarakat Desa Batuagung, Jembrana menolak acara peluncuran buku tersebut.

Menurut Perbekel Batuagung, sebelum surat penolakan dikirim, lebih dahulu dilakukan pertemuan dengan tim peluncuran buku.

Menurut Ida Bagus Komang Widiarta, isi buku itu memang bagus. Namun, judul buku itu dinilai kurang tepat karena menimbulkan kesan seolah-olah Desa Batuagung basis PKI.

“Isinya memang tidak menyebut seperti itu. Batuagung bukanlah basis PKI, namun menerima dampak dari tragedi itu. Tetapi, judulnya yang  mengundang pertanyaan dari masyarakat,” ungkapnya.

Persoalan lain, tidak ada koordinasi apapun dari penulis sebelum menulis buku kategori sejarah ini.

Prosudur penulisannya juga belum lengkap. Menurutnya, jika hasil penelitian, maka sebelum dilakukan penelitian harus ada rekomendasi dan izin dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Peneliti juga harus menyerahkan proposal penelitiannya ke desa. Tetapi, masalah itu sudah diklarifikasi dan tidak ada pembatalan peluncuran buku, itu tapi hanya ditunda.

”Kami berharap penerbit bisa merevisi. Sebelum rilis, sebaiknya ada bedah buku,” harapnya.

Pasca penolakan, langsung digelar pertemuan dengan tim peluncuran buku di Kantor Kesbangpol Jembrana. Ketua Tim Penyusun Buku Ni Wayan Ari Setiawati menjelaskan tujuan penulisan buku adalah untuk mendokumentasikan dan mendiskripsikan tentang keberadaan salah satu desa yang pernah mengalami kekerasan masal.

Buku itu juga mendokumentasikan keunikan khas dan merekam jejak kearifan budaya lokal Hindu Bali yang tetap bertahan sampai sekarang.

Seperti tatanan adat istiadat, dan budaya kuno yang masih dijalankan dan mampu berjalan seiring serta sejalan perubahan di era modern ini.

Salah satu tradisi unik yang diangkat di antaranya contoh ritual pembersihan alam semesta atau upakara atma wedana bhuana agung saat pengangkatan tulang belulang korban G30S/PKI di Banjar Masean, Batu Agung beberapa waktu lalu. “Kami akan revisi judul buku agar sesuai dengan isinya,” pungkasnya. (nom/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia