Rabu, 22 Nov 2017
radarbali
Bali Dwipa

Direksi BPR Pasarraya Kuta Dipolisikan

Selasa, 18 Apr 2017 19:00

Direksi BPR Pasarraya Kuta Dipolisikan

Korban pencemaran nama baik, Ani Suryaningsih, 39. (Istimewa )

RadarBali.com  – Dunia perbankan kembali tercoreng. Direksi Bank BPR Pasarraya Kuta Sudarto (Dirut) dan Sri Dewi Ambarani (direktur) dipolisikan oleh mantan karyawannya yang bernama Ani Suryaningsih, 39, yang kini bertugas di Bank Dananiaga.

Kedua nya dilaporkan ke Mapolda Bali dengan nomor laporan LP/138/III/2017/SPKT, lantaran diduga melakukan tindak pidana Penghinaan dan  pencemaran nama baik, melalui surat tertulis yang disebut tanpa bukti lalu dilayangkan oleh direksi BPR Pasarraya Kuta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Akibatnya, selain menimbulkan kerugian materiil, wanita asal Lumajang, Jawa Timur ini tidak bisa menjabat sebagai pejabat eksekutif.
Kepada Jawa Pos Radar Bali, Senin kemarin (17/4), Ani Suryaningsih menyatakan bahwa masalah tersebut berawal ketika dirinya resign dari Bank BPR Pasarraya Kuta, Jalan Legian, Kuta, Badung sejak 2 September 2015 lalu, dengan jabatan terakhir sebagai kepala Bagian Dana  atau Head Funding.

Lantas kenapa memilih berhenti? “Saya berhenti karena sudah tidak nyaman. Bagaimana mau betah kalau lingkungan tidak nyaman. Pokoknya di sana banyak masalah dan satu saat akan aku buka-bukaan,” papar wanita ramah senyum ini.

Setelah satu bulan nganggur, lamarannya pun akhirnya diterima di Bank BPR Bali Dananiaga, Jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar.

Saat itu wanita sapaan Ani langsung diangkat dan menjabat sebagai Kepala di Cabang Bank BPR Bali Dananiaga Jimbaran.  

Walaupun sudah menjabat sebagai kepala cabang, namun statusnya belum sah karena belum mendapatkan pengesahan dari OJK.

Nggak tahu kenapa proses pengesahannya lama. Jadi  ada tiga orang yang calon pejabat eksekutif. Karena itu  pada Desember 2015, kami mengajukan surat ke OJK, karena nggak direspons hingga tahun 2016. Akhirnya November 2016 ketiga orang ini termasuk korban bersurat lagi mempertanyakan pengajuan  pengesahan sebagai pegawai eksekutif,” tuturnya.

Setelah pengajuan ke dua itu, akhirnya pada 11 Januari 2017 ada balasan dari OJK. Dalam surat itu, dua orang temannya lolos.

Namun dari OJK, Ani belum bisa dicatatkan sebagai kepala cabang karena ada surat keberatan dari perusahaan sebelumnya yang diketahui adalah BPR Pasarraya Kuta.

Bahkan tuduhan itu disebut tak berdasarkan bukti atau investigasi. “Otomatis hal ini berdampak kerugian kepada saya, karyawannya yang sudah pindah ke BPR Bali Dananiaga yang tidak bisa menjabat sebagai kepala cabang di BPR Bali Dananiaga akibat dari surat keberatan tersebut,” paparnya sembari mengatakan bahwa surat itu pun membuatnya turun jabatan dan bertugas sebagai staf HRD di Kantor Pusat, Jalan Gatot Subroto itu.

 “Saya dituduh melakukan tindakan yang merugikan BPR Pasarraya Kuta dengan menghilangkan data bank, mengambil nasabah, memakai produk arisan, dan mengirimkan broadcast kepada nasabah yang isinya berpamitan kepada nasabah,” akunya.

Lanjut wanita berjilbab ini, ia sudah tidak bekerja di BPR Pasarraya Kuta, sebagai iktikad baik ia broadcast  nasabah untuk menyerahkan tugas saya kepada petugas pengganti.

Ia mengaku, Direksi BPR Pasarraya Kuta sudah melakukan kebohongan publik karena sampai sekarang pun ia tidak melihat adanya kerugian materiil atau immaterial yang diderita BPR Pasarraya Kuta.

Bahkan apabila data bank hilang artinya bank sudah tidak bisa menjaga data nasabahnya dan tentu gambaran bank yang tidak prudent.

Masalah nasabah, disebut wanita yang berpengalaman di dunia perbankan ini, adalah hak dari nasabah untuk menentukan pilihan bank mana yang dipercaya untuk mengelola keuangannya.

Apabila ada nasabah yang pindah berarti patut dipertanyakan pelayanan bank kepada nasabah.

“Pasca mendapatkan surat keberatan, saya langsung datang ke sana. Sayang mereka melalui direktur Ibu Ambar tidak bisa menunjukkan bukti apa pun. Selain itu, saya sudah berupaya menghubungi Direktur Utama, namun tidak di gubris. Karena itu saya bikin surat klarifikasi, dan surat keberatan ke OJK,” pungkasnya.

Karena belum mencapai titik terang akhirnya Ani  melapor ke Polda Bali pada Sabtu 18 Maret 2017. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polresta dan Ani dipanggil sebagai saksi untuk dimintai BAP oleh penyidik Selasa (11/4) lalu.

Lanjutnya, selama nasabah dilayani dengan baik, mereka enggan untuk berpindah ke tempat lain. Untuk masalah produk arisan, itu bukan produk original dari BPR Pasarraya Kuta karena program tersebut sebelumnya sudah berjalan di bank lain.

Tinggal kreativitas untuk menjalankan ilmu product development yaitu ATM (amati, tiru, modifikasi). Termasuk sebagai kreator yang mengelola program tersebut sampai akhirnya berhasil launching di BPR Pasarraya Kuta.

Dan dengan berbekal kreativitas, ia mampu membuat program yang menyerupai produk tersebut dan berjalan di bank saat ini bekerja.

“Saya sudah mau diangkat baru mereka mengirimkan surat keberatan itu. Kenapa tidak memanggil saya untuk melakukan penyelesaian jika dianggap ada masalah sehingga hal ini tidak menjadi tuduhan sepihak. Saya laporkan hal ini ke polisi agar ada efek jera bagi direksi agar jangan lagi ada korban lain,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah via telepon masing-masing, Direksi Bank BPR Pasarraya Kuta Sudarto (Dirut) dan Sri Dewi Ambarani (direktur), enggan berkomentar banyak.

Walau pun tidak mengaku bahwa pernah mengirimkan surat keberatan ke OJK terhadap mantan karyawan bernama  Ani Suryaningsih, ke duanya kompak menyebut bahwa belum mendapatkan panggilan polisi.

“Saya belum bisa komentar karena tidak tahu ada laporan. Kalau sudah dipanggil polisi baru bisa komentar,” tutur Sri. Begitu pun tak jauh beda jawaban Sudarto yang mengaku tak mau berkomentar.

Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Reinhard Nainggolan membenarkan terkait adanya laporan tersebut.

Bahkan, kata mantan Kapolsek Kuta Utara ini korban sudah diperiksa satu kali. Ke depan, korban akan dipanggil dan dimintai keterangannya lagi. “Setelah dipanggil ke dua kalinya, kami akan memanggil para terlapor sebagai saksi untuk dimintai keterangan,” paparnya. (dre)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia