Rabu, 22 Nov 2017
radarbali
Bali Utama

Polemik Perekrutan Tenaga Kontrak, Dewan: Stop Proses Rekrutmen

Selasa, 18 Apr 2017 07:30

Polemik Perekrutan Tenaga Kontrak, Dewan: Stop Proses Rekrutmen

STOP REKRUTMEN: Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Taman Tenaya menunjukkan surat rekomendasi didampingi anggota IG Kresna Budi. (istimewa)

RadarBali.com – DPRD Bali akhirnya mengeluarkan sikap tegas terkait polemik perekrutan tenaga kontrak RS Bali Mandara.

Ini menyusul keputusan Komisi I mengeluarkan rekomendasi Nomor: 005/022/I/2017, tertanggal 17 April 2017.

Dalam rekomendasi ditegaskan permintaan agar Pemprov Bali melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberhentikan seluruh proses rekrutmen tenaga kontrak. 

Rekomendasi diteken Ketua Komisi I, Ketut Tama Tenaya dan Sekretaris Dewa Nyoman Rai. “Kami secara resmi mengeluarkan rekomendasi dan meminta tim pansel menghentikan proses seleksi, sebelum semua pengaduan dituntaskan,” tegas Tama Tenaya, kemarin (17/4).

Dalam rekomendasi dewan juga meminta semua data, kronologis seleksi,  dan mekanisme perekrutan tenaga kerja di RS Bali Mandara.

Terutama data hasil Computer Assisted Test (CAT) dan data wawancara. Dewan berharap pemerintah menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Komisi I DPRD Bali juga menginginkan ada pembahasan kembali dalam rapat gabungan baik dengan pansel maupun dengan gubernur langsung.

Pasalnya, selama ini dewan menilai eksekutif membangkang. Meski sudah ada permintaan secara lisan agar rekrutmen dihentikan, eksekutif tetap ngotot melanjutkan.

Senin kemarin bahkan sudah diadakan tes kesehatan di RS Trijata Polda Bali. Keluarnya rekomendasi sekaligus menutup posko aduan dewan.

Hingga kemarin, terdaftar 11 aduan yang masuk ke Komisi I. Anggota Komisi I Ida Gde Komang Kresna Budi, dari 11 aduan, seluruh nama dirahasiakan.

Salah satunya pegawai satpam yang ikut seleksi perekrutan pegawai. Menurut Kresna, tenaga satpam tersebut merupakan atlet berprestasi dan sudah bekerja menjadi tenaga satpam sejak proyek RS Bali Mandara dikerjakan. Tapi, tiba-tiba diberhentikan.

Menurut Kresna, hasil rapat kerja dengan gubernur sudah jelas bahkan gubernur juga sepakat dibentuk pos pengaduan pelamar.

Namun sayang, apa yang disampaikan gubernur tidak digubris oleh tim pansel. Yang menarik, dewan mengancam tidak akan menyetujui alokasi gaji tenaga kontrak RS Bali Mandara jika tetap dilanjutkan.

“Kalau ini proses seleksi ini diteruskan, kami tidak akan menyetujui pengalokasian anggaran gaji yang dituangkan dalam APBD,” tukas politisi asal Buleleng itu.(san/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia