Sabtu, 18 Nov 2017
radarbali
Politik

Kisruh Angkutan Online dan Konvensional, Dewan Desak Buat Pergub Angkutan

Jumat, 07 Apr 2017 11:00

Kisruh Angkutan Online dan Konvensional, Dewan Desak Buat Pergub Angkutan

Ketut Kariyasa Adnyana, Sekretaris Komisi III DPRD Bali (dok Radar Bali)

RadarBali.com – Kendati Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26/2017 mulai diberlakukan, tensi persaingan antara angkutan online dan konvensional di Bali tak kunjung surut. Pihak angkutan konvensional dan online masih kerap bersitegang di lapangan.

Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana meminta semua pihak menghormati aturan pemerintah.

Komisi III akan mengundang Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas aturan pendukung PM 26/2017. Koordinasi tersebut penting agar pergub nantinya tidak memunculkan masalah baru.

Dewan juga akan mengundang baik taksi konvensional maupun online guna mendapat titik temu. Rencananya pertemuan akan digelar setelah hari raya Kuningan.

“Sudah peraturan menteri, tidak ada lagi istilah pokoke! Sama-sama dijaga agar kualitas transportasi lebih bagus, kesejahteraannya baik. Apalagi Bali daerah pariwisata, keamanannya harus dijaga juga,” tegas Kariyasa belum lama ini.

Ditambahkan Kariyasa, regulasi baru harus berbentuk perda. Namun, sebelum perda itu terbentuk bisa pergub dulu karena mendesak.

Dalam regulasi yang baru, sudah diatur mengenai syarat-syarat, mulai syarat administrasi agar mobil itu beroperasi secara online. Dalam aturan baru tersebut, Pemprov Bali diberi kewenangan menetapkan kuota.

Dijelaskan, kuota yang ditentukan harus berdasarkan kajian yang mendalam. Berapa seharusnya idealnya taksi online di Bali. Misal kebutuhan angkutan taksi di Bali 3.000 unit.

Kuota tersebut harus dihitung sudah ada berapa taksi konvensional. “Setelah ketemu kuota, baru sisanya ditambah taksi online. Ini agar terjadi persaingan yang sehat. Itu nanti harus dikomunikasikan dengan Dewan,” imbuhnya.

Terkait tarif batas bawah dan tarif batas atas, Kariyasa meminta Dishub menentukan tarif batas bawah saja.

Sementara tarif batas atas tidak perlu ditentukan. Kata dia, kalau masyarakat mau membayar mahal karena pelayanan bagus, ya silahkan, tidak masalah. Sementara tarif batas bawah harus ditentukan agar tidak dijual murah.

Sementara itu, Kepala Disihub Bali, IGAN Sudarsana menyatakan hanya bisa memantau perkembangan di lapangan.

Dijelaskan Sudarsana, pihaknya tidak melakukan tindakan apapun keculai sesuai isi Permenhub No 26/2017. Disinggung rencana menemukan taksi online dan konvensional, Sudarsana menyatakan belum ada rencana.

“Sampai sekarang kedua pihak belum bisa akur. Kami harap semua pihak bisa mengendalikan diri dan menaati aturan yang berlaku,” ujar Sudarsana. (san/dot)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia