Rabu, 22 Nov 2017
radarbali
Features
Harapan Wayan Sudirta; Anggota Tim Penasihat Hukum Ahok Jelang Agenda Tuntutan

P21 Ahok Kecelakaan, Minta Klien Dibebaskan

Jumat, 07 Apr 2017 07:30

P21 Ahok Kecelakaan, Minta Klien Dibebaskan

YAKIN BEBAS: Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat sidang beberapa waktu lalu. Kuasa hukum Ahok Wayan Sudirta yakin kliennya tak bersalah dan layak dibebaskan. (dok Jawa Pos)

Lemahnya alat bukti yang diajukan jaksa dalam kasus penistaan agama dengan  terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikritik Wayan Sudirta. Pengacara gaek ini menganggap kasus kliennya dipaksakan karena ada tekanan politik.

 

DIDIK DWI PRAPTONO, Denpasar

 

"P21 itu kecelakaan menurut saya. Kasus (dugaan penodaan agama) ini bisa masuk hingga proses persidangan, karena ada tekanan luar biasa dan mobilisasi massa. Padahal, kasus ini tak layak P21,” ujar Wayan Sudirta kepada Jawa Pos Radar Bali kemarin (6/4).

Dijelaskan bukti adanya tekanan luar dalam perkara kliennya bukan saja terlihat dari berkas yang terlihat sama, tetapi juga dari para pelapor yang pernah dihadirkan di persidangan.

Klaim Sudirta, semua pelapor yang dihadirkan memiliki kesamaan, mulai kostum seperti sepatu baru dan merek yang sama, hingga soal keterkaitan dengan FPI (Front Pembela Islam) yang punya kepentingan tertentu.

"Mereka (pelapor) juga saling kenal," kata Sudirta. Belum lagi soal dugaan rekayasa dalam kasus ini.

Seperti, kata Sudirta, adanya pelanggaran Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Nomor 498 Oktober 2015.

STR tersebut memerintahkan penundaan penyidikan kasus jika melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada.

"Tapi, (STR) itu diterabas. Peraturan internal (kejaksaan yang mewajibkan tuntutan pidana) itu juga bisa dihilangkan," ungkapnya curiga.

Sudirta menambahkan, selain para pelapor tidak melihat langsung saat Ahok mengucapkan Al Maidah 51, dia menyoroti alat bukti yang gagal diputar jaksa saat persidangan.

“Alat bukti yang diajukan jaksa berupa video tidak dapat dibuka, sementara para saksi tidak melihat langsung. Pertanyaannya, bagaimana bisa kasus ini P21? Menurut saya, ini kecelakaan dan memalukan,” tandas Sudirta.

Padahal, lanjut advokat senior yang juga pegiat anti korupsi dan HAM ini, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi yang seperti itu tak bisa dijadikan bahan pertimbangan.

"Makanya apa ini boleh dalam aspek hukum ke depannya seperti ini? Apakah jaksa dan kepolisian mau mempertahankan tradisi seperti ini?" ujar Sudirta bertanya.

Berkaca pada keterangan saksi dan ahli serta barang bukti, Sudirta berharap pada sidang dengan agenda tuntutan Selasa (18/4) depan, kliennya dibebaskan dari segala dakwaan.

Selain itu, kata dia, kejaksaan bisa bersikap tidak mengindahkan 'kewajiban' untuk mengeluarkan tuntutan hukuman pidana.

Dasarnya adalah Pasal 184, 188, dan 189 KUHAP. Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 188 ayat 3 KUHAP dan Pasal 189 ayat 1 KUHAP memaparkan proses majelis hakim memperoleh petunjuk dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan terdakwa di persidangan.

"Dalam sidang terdakwa jelas mengatakan tidak ada niat,” tandasnya.

“Selain itu, empat ahli hukum pidana juga menyatakan tidak ada penodaan agama. Pemberkasan bukti bermasalah. Dan dalam keragu-raguan seperti ini, mestinya (tuntutannya) bebas atau lepas," ujar Sudirta meyakinkan.

Soal harapan bebas, kata Sudirta, hal itu bukan persoalan malu atau gengsi. "Masalahnya bukankah di pengadilan kita mencari kebenaran materi? Kalau ada kebenarannya, jangan ragu-ragu menuntut bebas di pengadilan," kata Sudirta.

Sebagaimana diketahui, Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. (*/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia