Sabtu, 18 Nov 2017
radarbali
Features
Menengok Kabar Terbaru Mesin E-Voting, Program Fenomenal Pemkab Jembrana

Mesin E-Voting Mangkrak, Hanya untuk Demo dan Pemilihan OSIS

Rabu, 15 Mar 2017 08:30

Mesin E-Voting Mangkrak, Hanya untuk Demo dan Pemilihan OSIS

CANGGIH: Salah satu operator memeragakan penggunaan mesin e-voting di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Jembrana, kemarin. (M. Basir/Radar Bali )

Klaim Pemkab Bogor mereka yang pertama melaksanakan pemilihan kepala desa dengan perangkat e-voting, patut diperdebatkan. Justru Pemkab Jembrana yang pertama mengadopsi. Sejak 2009. Tapi, itu dulu. Sekarang?

 

M.BASIR, Negara

 

PERANGKAT-PERANGKAT electronic voting (e-voting) yang fenomenal tahun 2009, saat ini tersimpan rapi di salah satu sudut ruangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Jembrana.

Sekilas, tak ada yang istimewa dari alat ini. Ada beberapa perangkat untuk proses pemilihan e- voting ini. Di antaranya dua monitor layar sentuh dengan fungsi berbeda.

Monitor pertama untuk sinkronisasi kartu pemilih dengan data pemilih melalui kartu elektronik yang dimasukkan dalam slot khusus pembaca kartu.

Setelah terdaftar, kartu dimasukkan ke slot lain yang tersambung dengan monitor layar sentuh untuk proses pemilihan.

"Kalau kartu sudah masuk, nama-nama calon kandidat akan keluar di layar. Tinggal sentuh untuk memilih," jelas M. Haikal, salah satu staf teknis saat menunjukkan mesin e-voting ke Jawa Pos Radar Bali.

Saat mempraktikkan cara pemilihan, semua berjalan lancar. Setelah dicoba memilih gambar yang ada di monitor, keluar kertas dari print out kecil yang menunjukkan nama dan gambar calon pilihan tanpa ada nama pemilih.

Kertas hasil print out itu digunakan untuk bukti, apabila nantinya ada gugatan dari hasil penghitungan digital yang langsung terakumulasi saat pemilihan.

Perangkat pertama yang digunakan untuk e-voting masih menggunakan surat undangan untuk pemilih.

Surat panggilan atau KTP tersebut selanjutnya ditukar dengan kartu yang sudah diisi chip untuk memilih. Saat ini perangkat untuk e-voting sudah dikembangkan sehingga tidak perlu lagi menggunakan surat undangan.

Cukup menggunakan KTP elektronik untuk sinkronisasi data pemilih, namun proses memilih masih menggunakan kartu lain.

"Kalau kita belum punya alat untuk scan KTP elektronik ini," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jembrana Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi.

Total, ada 6 unit perangkat e-voting yang dimiliki Pemkab Jembrana. Sejak digunakan pertama kali akhir tahun 2009 untuk pemilihan kepala dusun dan kepala desa, kondisinya masih bagus.

Setelah tidak digunakan untuk pemilihan, perangkat alat e-voting ini disimpan. Hanya satu unit yang selalu dirangkai untuk digunakan jika ada kunjungan tamu yang ingin melihat mesin e-voting.

“Satu alat ini untuk demo, terakhir datang (ke Jembrana) dari Bogor untuk melihat mesin e-voting ini. Sekarang sudah diterapkan di sana (Bogor),” jelasnya.

Selain untuk demo, mesin e-voting ini beberapa kali digunakan untuk pemilihan ketua OSIS di sekolah-sekolah.

Sayangnya, saat pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu tidak ada yang mau menggunakan, meski dinas sudah menawarkan untuk dipinjam pakai.

Penggunaan e-voting, menurut Riyadi, bisa menghemat anggaran cukup besar. Misalnya untuk pemilihan umum, penyelenggara tidak perlu lagi menganggarkan logistik untuk pemilihan umum yang menyedot anggaran cukup besar.

Hanya saja untuk modal awal memang cukup besar, karena satu unit harganya sekitar Rp 20 juta, tetapi hanya beli sekali dan bisa digunakan untuk pemilihan berikutnya.

Selain itu, jika menggunakan e-voting ini sangat efektif dan efisien. Penggunaan alat juga tidak perlu listrik berdaya tinggi, bisa menggunakan aki mobil dan bisa digunakan untuk 5 jam pemakaian.

“Internet juga penting, tapi kalau sekarang dengan kemajuan teknologi soal jaringan internet ini saya kira sudah tidak masalah,” bebernya.

Meski sempat menjadi pencetus sebagai daerah yang memprakarsai penggunaan e-voting hingga meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI), Jembrana saat ini justru tertinggal dengan daerah lain yang sudah menggunakan e-voting yang lebih canggih untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala desa.

Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Darmasanjaya mengatakan, UU No.8/2015 tentang pemilihan kepala daerah mengadopsi e-voting.

Hanya saja, perangkat regulasi yang mengatur petunjuk teknis dan pelaksanaan belum ada.

Selain itu, SDM dan sarana pendukung untuk diterapkan dalam pemilihan umum masih belum siap. “Intinya regulasi, SDM dan anggaran, perlu disiapkan lebih dulu,” tegasnya.

Dari segi efisiensi, lanjutnya, memang lebih efisien menggunakan e-voting karena tidak perlu lagi menganggarkan untuk logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara dan alat coblos.

Contoh untuk pemilihan kepala daerah 2015 lalu, KPU Jembrana mengeluarkan anggaran Rp 559.947.419, untuk logistik pemilu 413 tempat pemungutan suara (TPS), setiap TPS rata-rata menyedot anggaran Rp 1.355.805.

”Memang untuk modal awal perlu anggaran besar, tapi pemilu berikutnya akan lebih efisien,” jelasnya.

Selain efektif dan efisien, data hasil pemilihan sudah bisa diperoleh sangat cepat, karena tidak perlu menghitung manual seperti pemilihan konvensional yang dilakukan selama ini. (*/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia