Rabu, 22 Nov 2017
radarbali
Features

Ketika Disdukcapil Badung Gencar Merekam e-KTP Orgil di Badung

Jumat, 17 Feb 2017 08:00

Ketika Disdukcapil Badung Gencar Merekam e-KTP Orgil di Badung

DATA ORGIL: Petugas Disdukcapil saat melakukan perekaman e-KTP terhadap salah satu warga yang mengalami gangguan jiwa di Petang, Badung, beberapa hari lalu. (Istimewa)

Semua warga Indonesia wajib memiliki KTP. Tak terkecuali dengan orang gila. Bahkan, mereka berhak mendapat pelayanan perekaman e-KTP.  Di Badung sendiri ada 50 orgil yang telah menjalani perekaman e-KTP. Seperti apa?

 

DWIJA PUTRA, Mangupura

 

TAK mudah merekam e-KTP orang gila. Mereka tak mungkin diminta datang ke kantor kecamatan atau Disdukcapil sekadar untuk merekam identitasnya.

Solusinya, petugas Disdukcapil yang turun tangan. Petugas Disdukcapuil mau tak mau mendatangi rumah orang gila, merayu sehingga orang gangguan jiwa tersebut mau direkam.

Tentu hal ini tak mudah dilakukan. Perlu kesabaran tingkat tinggi, karena banyak tantangan yang didapat oleh petugas. 

“Ada banyak rintangan yang dihadapi saat merekam administrasi kependudukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Mulai dari diludahi hingga dilempar genteng dan sabit. Memang penuh risiko, tapi demi masyarakat agar urusan administrasi kependudukannya beres, tantangan itu harus dihadapi,” ujar Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Badung, Putu Suryawati, kemarin (16/2).

Dia mencontohkan, pada saat melakukan perekaman di Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, tim Disdukcapil dilempar genteng oleh warga yang akan direkam datanya.

Namun, petugas tetap bersabar. Karena untuk warga yang mengalami gangguan jiwa memang ada kekhususan dalam pemasukan datanya.

“Kita hanya melakukan perekaman dengan foto saja tanpa melakukan perekaman iris mata dan sidik jari tangan. Tapi, kita berikan tanda di data tersebut bahwa warga tersebut tidak bisa direkam data iris mata dan sidik jarinya,” terangnya.

Menurut Putu Suryawati, sejak 2015 ada sekitar 50 orang gila yang menjalani perekaman e-KTP di Badung.

Dia mengakui,  pemberian KTP untuk masyarakat yang mengalami gangguan jiwa adalah program pemerintah.

Bahkan, Pemkab Badung berniat melakukan perekaman pasien gangguan jiwa asal Badung yang dirawat di RS Jiwa di Kabupaten Bangli. 

“Kami juga berencana mendata dan merekam masyarakat Badung yang dirawat di RSJ Bangli. Bagaimanapun mereka adalah warga kami,” papar Putu Suryawati.

Untuk masalah kekurangan blangko, warga bisa menggunakan surat keterangan yang dicari ke Disdukcapil untuk urusan lainnya.

“Warga yang belum mendapat blangko tapi sudah terekam sekitar 10 ribu dan yang mencari surat keterangan ke Disdukcapil mencapai 9 ribu lebih,” pungkasnya. (*/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia