Rabu, 22 Nov 2017
radarbali
Politik

WARNING! Ada 345 TPS Rawan Politik Uang

Rabu, 15 Feb 2017 11:00

WARNING! Ada 345 TPS Rawan Politik Uang

Ilustrasi (dok jawapos.com)

RadarBali.com - Persiapan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Buleleng 2017, Rabu (15/2) hari ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali memerintahkan kepada jajaran pengawas di kabupaten hingga desa untuk mewaspadai adanya potensi serangan fajar.

Sebagai antitipasi, Bawaslu Bali bersama jajaran panitia pengawas (Panwas) di daerah telah melakukan pemetaan sekaligus memberikan antensi untuk melakukan siaga penuh di 345 tempat pemungutan suara (TPS) di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng yang rawan terjadinya politik uang.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia, saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (14/2) menyatakan, sebagai antisipasi terjadinya serangan fajar menjelang pungut hitung Pilkada Buleleng, selain telah melakukan pemetaan di berbagai TPS rawan, pihaknya juga telah memerintahkan kepada jajaran Panwas di daerah untuk melakukan siaga penuh.

Bahkan, dikatakan Rudia, pihaknya selaku ketua Bawaslu Bali akan ikut turun langsung dan begadang dengan berkeliling ke sejumlah TPS rawan di Buleleng.

Bahkan, pihaknya memperingatkan dan tidak akan main-main untuk memproses dan menindak bagi siapapun pelaku pelanggaran yang terbukti.

"Kami tidak ingin ada petugas atau siapapun yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Tetapi jika itu sampai terjadi, maka kami akan lansung proses, demi terciptanya Pilkada Buleleng yang aman, tenang dan berinegritas," tandasnya.

Terkait kasus selebaran berisi dugaan korupsi di PD Swatantra Buleleng yang nyerempet ke kampanye hitam, Rudia mengatakan, Bawaslu Bali dan Panwaslih Buleleng menyatakan sedang melakukan pra analisa alias pra kajian.

Untuk itu, Bawaslu Bali dan Panwaslih telah membentuk tim khusus. "Saat ini sedang dilakukan proses pra analisis atau kajian. Ini adalah tahapan krusial, apalagi terjadi saat masa tenang kampanye. Tim sudah terbentuk dengan melibatkan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu)," tegas Rudia.

Dengan begitu, Bawaslu berharap, baik pelaku (pembuat dan penyebar) maupun motif dari konten yang ada di selebaran bisa segera terungkap.

Katanya, ini bukan semata soal tahapan. Tetapi lebih sebagai upaya untuk mencari kebenaran dokumen dan soal larangan untuk menjelekkan seseorang apalagi menyangkut salah satu kontestan pemilu. (pra/yor)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia