Rabu, 22 Nov 2017
radarbali
Investasi

Minim Transaksi Tunai, Hanya 36 Persen yang Punya Rekening Bank

Rabu, 05 Oct 2016 16:30

Minim Transaksi Tunai, Hanya 36 Persen yang Punya Rekening Bank

BEBER GNNT : Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Ricky Satria dalam acara Temu Wartawan Daerah di Jakarta, Senin (3/10) lalu (Dewa Ayu Pitri Arisanti/Radar Bali)

RadarBali.com - Bank Indonesia saat ini tengah gencar menyosialisasikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Sebab banyak kelebihan yang ditawarkan dalam bertransaksi non-tunai, dibandingkan bertransaksi secara tunai.

Sayangnya berdasar survei World Bank di hampir 130 negara sepanjang 2011 hingga 2014, terungkap baru sekitar 36 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki rekening tabungan di bank.

Hal itu diungkapkan Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Ricky Satria dalam acara Temu Wartawan Daerah di Jakarta pada Senin (3/10) lalu.

“Ternyata berdasar survei World Bank, untuk Indonesia hanya 36 persen yang penduduknya memiliki rekening bank. Padahal namanya pembangunan ekonomi sejak Indonesia

tidak lagi mengekspor minyak, itu cuma didukung sektor keuangan, perbankan atau kapital market. Negara komunis saja lebih dari Indonesia,” katanya.

Menurutnya, keuntungan bertransaksi secara non-tunai dinilai lebih efisien dan efektif, serta praktis, dengan adanya pelacakan history transaksi yang lebih mudah.

Apalagi sistem pembayaran pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan siswa miskin, juga didorong menggunakan transaksi non-tunai.

Termasuk pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah, guna menghindari penyalahgunaan anggaran atau praktik korupsi.

“Bahkan dengan transaksi secara non-tunai, pendapatan DKI dari parkir meningkat berkali-kali lipat,” sambungnya.

Dia menjelaskan, penyebab masih kecilnya minat masyarakat bertransaksi secara non-tunai. Lantaran masyarakat hingga saat ini masih lebih percaya dengan uang tunai.

Kemudian masyarakat masih belum memahami keberadaan instrumen non-tunai. “Selain itu, sebaran infrastruktur yang belum merata, dan belum terstandarisasi.

Sebab negara Indonesia itu negara kepulauan, yang menyebabkan perbankan kewalahan membangun kantor cabang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong GNNT, Bank Indonesia menargetkan 300 ribu hingga 400 ribu agen layanan keuangan digital (LKD) di seluruh Indonesia.

Sehingga masyarakat yang berada di pelosok daerah, bisa melakukan transaksi secara non-tunai. “Hingga saat ini, sudah ada 106.404 agen LKD yang tersebar di 485 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” paparnya.

Menurut Ricky, untuk saat ini transaksi secara non-tunai masih didominasi di Pulau Jawa. Seperti wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sedangkan daerah lainnya, seperti di kawasan timur Indonesia masih tergolong rendah. “Sedangkan untuk transaksi non-tunai regional,

yang sudah memiliki kartu uang elektronik, yakni Jak-One Jakarta, Juara Bandung, Smart Card Makassar dan SEPP dari Sumatera,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Asral Mashuri kemarin (4/10) mengungkapkan,

setiap tahunnya Bank Indonesia mengeluarkan biaya cukup besar untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat.

Hal itu dilakukan supaya jumlah uang rupiah di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, serta dalam kondisi layak edar.

Menurutnya jumlah uang yang dicetak tahun ini mengalami pertumbuhan yang melambat, dibandingkan tahun lalu, yakni 18 persen.

“Mungkin kalau tidak ada GNNT, pertumbuhan uang yang kami cetak lebih dari 18 persen,” katanya. (ayu/wid/mus)

 

 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia