JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mencatat bantuan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) pada tahun 2022 melebihi target. Penyaluran mencapai sebanyak 20.757 unit atau melebihi target 101,01 persen dari 20.550 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, bantuan PSU merupakan stimulan bagi pelaku pembangunan perumahan dalam membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2022 anggaran penyaluran bantuan PSU rumah umum tercatat senilai Rp 169 miliar dan merangkak naik pada tahun 2023 mencapai Rp 383 miliar.

"Pada tahun anggaran 2023, bantuan PSU untuk rumah umum senilai Rp 383 miliar, sedangkan pembangunan PSU perumahan MBR sebanyak 27.825 unit," kata Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRI RI, Rabu (25/1).

Ia menjelaskan, pembangunan rumah bersubsidi dan dukungan pembangunan PSU merupakan upaya pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

Selain bantuan PSU, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,022 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.347 unit.

Hal ini termasuk alokasi anggaran kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2023 dan program optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower dan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 22 tower.

"Untuk rumah susun, capaiannya pada tahun 2022 sebanyak capaian 3.872 unit dari target 3.998 unit atau sebesar 99,84 persen," ujar Iwan Suprijanto.

Lebih lanjut, Iwan membeberkan bahwa pembangunan rumah swadaya pada tahun 2022 realisasinya mencapai 99,80 persen atau sebanyak 185.802 unit dari target 186.172 unit. Sedangkan pada tahun 2023, pembangunan rumah swadaya dialokasikan senilai Rp 3,194 triliun melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 145.000 unit, termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Esktrem (PKE).

Kemudian, pada tahun 2023, pembangunan rumah khusus dialokasikan senilai Rp 891 miliar untuk pembangunan 3.362 unit, termasuk loan CSRRP, kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (MYC 2022-2024).

"Untuk tahun 2022, anggaran pembangunan rumah khusus sebesar Rp 1,145 triliun untuk membangun 5.770 unit dengan capaian 4.359 unit," tandasnya.