JawaPos.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) semakin ekspansif memperluas cakupan bisnisnya tahun ini. Salah satunya, dengan membuka kantor cabang syariah di Bandar Lampung. Sejalan dengan permintaan pembiayaan syariah yang tinggi di sana.
Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, ekspansi tersebut dilakukan untuk menggarap potensi bisnis pembiayaan perumahan syariah yang tengah diminati masyarakat. Sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekosistem syariah di Indonesia.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung terus menunjukkan pergerakan positif. Ditambah, masih mencatatkan angka kebutuhan rumah yang tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan perekonomian tumbuh mencapai 3,91 persen secara tahunan pada triwulan III- 2022. Sektor real estate ikut tumbuh sebesar 3,75 persen year-on-year (YoY).
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih terdapat lebih dari 227 ribu keluarga di Lampung belum memiliki rumah. Jumlah tersebut didominasi kebutuhan rumah dari keluarga milenial sebanyak lebih dari 101 ribu unit.
"Dengan potensi besar tersebut, BTN Syariah dapat menyalurkan pembiayaan mencapai lebih dari Rp 50 miliar khusus segmen kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi di Lampung. Pasalnya, potensi bisnis pembiayaan syariah di berbagai daerah sangat tinggi terutama di kota kota yang berada di wilayah Sumatera," kata Hirwandi, Rabu (18/1).
"Bahkan di tengah pandemi Covid-19, bisnis pembiayaan syariah di kawasan tersebut mencatatkan kinerja positif. Delapan kantor cabang syariah Bank BTN yang berada di Sumatera, menorehkan kinerja melebihi target yang ditetapkan," jelas Hirwandi.
Jaringan kantor BTN Syariah di Sumatera berhasil mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 18,37 persen YoY sebesar Rp 6,15 triliun. Aset UUS BTN di Sumatera turut naik 19,37 persen. Dari Rp 5,13 per Desember 2021 menjadi Rp 6,12 triliun per Desember 2022.
Pada akhir 2022 lalu, Bank BTN berhasil menyelesaikan target bisnis dengan baik. Data unaudited menunjukkan KPR tumbuh 8,5 persen.
"Terbesar masih berasal dari KPR subsidi. Bahkan mendekati double digit," terang Wakil Direktur Utama Nixon LP Napitupulu.
Menurut dia, pertumbuhan KPR di segmen bawah lebih tinggi dibandingkan kelas menengah atas (middle up). Ditambah, pemerintah telah menaikkan 10 persen kuota skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 200 ribu menjadi 220 ribu unit rumah tahun ini.
"Sehingga kami yakin bahwa dengan data-data itu masih bisa tumbuh double digit. Sekitar 10 sampai 11 persen," imbuhnya.
Nixon memastikan kualitas kredit masih terjaga. Rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) untuk KPR subsidi masih di bawah 1 persen.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penerapan dan penguatan tata kelola digital di Industri Jasa Keuangan (IJK). Sehingga mampu meningkatkan kinerja, layanan, dan pengawasan. Dengan begitu akan berdampak positif pada perlindungan konsumen.
Era transformasi digital mengharuskan para pelaku usaha jasa keuangan untuk membuat perubahan yang radikal. Mendorong aktivitas bisnis perusahaan masuk ke dalam skema digital yang canggih dan saling terintegrasi satu sama lain.
"Digitalisasi memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi para pelaku usaha, antara lain menciptakan efisiensi proses bisnis dan mekanisme kerja, mendorong lebih banyak munculnya inovasi, dan yang juga sangat penting adalah mempermudah akses bagi konsumen," kata Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena.
