KPU-Kemenkominfo : Jaga Kedamaian pada Masa Tenang

Kegiatan simulasi pemungutan suara oleh KPU Gresik di wilayah Manyar beberapa waktu kemarin.

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kedamaian, terutama pada masa tenang menjelang pemungutan suara pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Ihwal adanya imbauan ini dikatakan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat.

"Kita memasuki masa tenang 11 hingga 13 Februari 2024. Maka, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga suasana damai jelang pesta demokrasi nanti," kata Yulianto Sudrajat, dikutip dari Antara, Minggu (11/2)..

Yulianto juga mengajak seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) dan menyalurkan hak pilihnya.

"Mari bersama-sama kita jadikan pemilu sebagai ikhtiar menjaga persatuan, sekaligus penguat integrasi bangsa. Jangan lupa datang ke TPS, Rabu, 14 Februari 2024," ujar Yulianto.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, bahwa pemilu yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab seluruh pihak.

"Kita perlu bersama-sama memegang tanggung jawab untuk menjaga nama Indonesia sebagai negara demokratis melalui pelaksanaan pemilu yang aman dan kondusif. Tinggal beberapa hari lagi dan sudah memasuki masa tenang. Ini tanggung jawab bersama atas nama bangsa dan negara," ujarnya.

Ia mengatakan perbedaan pandangan pada tahun politik tidak bisa dipungkiri sebagai konsekuensi dari sebuah negara demokrasi.

Oleh karena itu, Usman mengingatkan keteduhan dan keutuhan bangsa tetap menjadi yang utama agar pesta demokrasi berlangsung lancar, aman, dan tertib.

"Kita perlu bersama-sama untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam suasana teduh menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024," pesan Usman.

Baca Juga: Pasca Banjir Bandang, KPU NTB Tinjau Kemungkinan Pemindahan Lokasi TPS Terkena Dampak

Untuk informasi soal Pemilu 2024 yang valid dan tepercaya, Usman pun mengimbau masyarakat mencari melalui kanal-kanal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, salah satunya adalah buku elektronik Pemilu Damai Pedia.

"Buku ini menjadi penting agar masyarakat terhindar dari banyaknya informasi keliru dan simpang siur, berisikan informasi dari sumber terpercaya. Apalagi informasinya akan terus diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini," kata dia.

Usman mengingatkan bahwa gangguan informasi harus selalu diwaspadai. Secara umum, ada tiga jenis gangguan informasi yang biasa dijumpai dan terjadi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Misinformasi, terang Usman, adalah kondisi ketika seseorang yang membagikan informasi baik itu berupa narasi, berita, foto maupun video, tetapi ia tidak mengetahui bahwa informasi tersebut salah dan memercayai informasi tersebut sebuah kebenaran.

Malinformasi, dikategorikan sebagai penyalahgunaan informasi yang sengaja dilakukan untuk tujuan memperkeruh suasana. Sementara disinformasi adalah upaya yang sengaja dilakukan juga untuk tujuan tertentu dengan memutarbalikkan fakta dan manipulasi data disertai ujaran kebencian.



Salah satu contohnya, beredar informasi bahwa telah ada hasil perolehan suara Pemilu 2024 di luar negeri beberapa waktu lalu. KPU RI pun memberikan pernyataan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini, Ketua KPU RI Hasyim Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa publikasi hasil penghitungan suara di luar negeri sebelum 14 Februari adalah hoaks.

"Bila sudah ada publikasi hasil penghitungan suara LN (luar negeri, red) sebelum 14 Februari 2024, kami pastikan itu adalah tidak benar," kata Hasyim.

Sebelumnya juga beredar unggahan video di media sosial yang diklaim sebagai hasil perolehan sementara pemungutan suara calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 di Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan Taiwan.

"Hasil penghitungan suara pemilu luar negeri tersebut adalah tidak benar," tegas Hasyim.