Tanggapi Megawati, Nusron: Jangan Karena Pak Jokowi Tak Mau Dijadikan Petugas Partai, Lalu Menuduh Perilaku Orba

Nusron Wahid menyerahkan resolusi dukungan relawan Jagat Prabowo kepada bacapres Prabowo Subianto.

JawaPos.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi tuduhan perilaku Orde Baru yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Nusron, justru pihak yang memiliki instrumen dan memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini.

Menurut Nusron, jangan hanya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau dijadikan petugas partai, lantas segala tudingan dilontarkan. "Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri, yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai, mereka kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (29/11).

Nusron menjelaskan sistem seperti Orde Baru, hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat. Ia menekankan tuduhan yang dilayangkan Megawati itu tidak ada.

"Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan," jelasnya.

Ia menambahkan, perilaku Orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya. "Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas PJ-PJ bupati atau wali kota untuk memenangkan paslon tertentu. Kedua, sistem Orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu, hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan," ucap Nusron.

Lebih lanjut, Nusron menyebut ada dugaan fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa yang kemudian mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping pekerja migran Indonesia juga melakukan hal serupa.

"Jadi, sebenarnya yang menerapkan Orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?" tukas Nusron.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa penguasa saat ini seperti zaman Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11).

"Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" ucap Megawati.

Megawati merasa jengkel, dirinya kini tidak lagi dihormati sebagai Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP. "Bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," tegas Megawati.

Megawati menegaskan, siap bertarung secara jujur dan sehat pada pemilu 2024. "Kalau mau bersaing, kita, kalau saya suka di PDI Perjuangan, 'Biar Ibu ini perempuan, tapi Ibu petarung'," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tanggapi Megawati, Nusron: Jangan Karena Pak Jokowi Tak Mau Dijadikan Petugas Partai, Lalu Menuduh Perilaku Orba

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tanggapi Megawati, Nusron: Jangan Karena Pak Jokowi Tak Mau Dijadikan Petugas Partai, Lalu Menuduh Perilaku Orba

Tags

Artikel Terkait

PDIP Kritisi Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Minta Pemerintah Jelaskan Urgensi dan Target Diplomasi

PDIP Kritisi Bagi-bagi Sembako saat May Day di Monas: Palingan Harganya Rp 100 Ribu, Tidak Menyelesaikan Masalah

Ribka Tjiptaning di May Day PDIP: Ibu-ibu Jangan Marah Suami Gajinya Kecil, Tapi Marah pada Sistem

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com