JawaPos Radar | Iklan Jitu

Soal Dugaan Delegitimasi KPU, Presiden Dinilai Belum Perlu Nimbrung

11 Januari 2019, 13:00:21 WIB
Soal Dugaan Delegitimasi KPU, Presiden Dinilai Belum Perlu Nimbrung
ILUSTRASI pilpres 2019 (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin‎ mengatakan pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan, dan mendelegitimasi KPU perlu disikapi secara hati-hati oleh Kepolisian. Apalagi, mengingat Joko Widodo (Jokowi) juga sebagai peserta pemilu, maka Polri perlu menjaga profesionalitasnya termasuk terhadap instruksi Presiden.

"Sebetulnya, tanpa harus didahului oleh perintah Presiden Jokowi, saya melihat Kepolisian sudah bergerak cepat dalam merespons isu-isu bermuatan hoaks yang dianggap menyudutkan KPU," ujar Said kepada JawaPos.com, Jumat (11/1).

Pada isu tujuh kontainer surat suara tercoblos, Polri langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong itu, tanpa menunggu instruksi Presiden.

Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para peserta pemilu.

"Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi (pengusutan) tersebut kepada Kapolri," katanya.

Menurutnya lagi, kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu lebih baik diselesaikan sendiri oleh pihak Kepolisian. Sebab, jika Presiden Jokowi turut campur, maka dikhawatirkan dampak politisnya sulit dihindari.

"Hal itu disebabkan karena selain menjabat sebagai Presiden, Jokowi juga adalah capres petahana yang memiliki hubungan hukum dengan KPU," ungkapnya.

"Jadi, kalau Pak Jokowi ikut nimbrung pada soal KPU dan KPU merasa mendapatkan pembelaan dari Pak Jokowi, maka ada potensi konflik kepentingan di situ," ‎tambahnya.

Dia menambahkan, kalau ada kritik dan pertanyaan publik, maka KPU cukup memberikan penjelasan atau respons secara arif dan bijaksana. "Kalau suatu pendapat bermuatan penghinaan atau fitnah kepada pribadi anggota KPU, itu baru bisa dimasukkan sebagai tindak pidana," pungkasnya.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Gunawan Wibisono

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up