JawaPos Radar | Iklan Jitu

Ini 12 Rekomendasi Rakornas PDIP untuk Kawal Jokowi-Maruf Amin

11 Januari 2019, 15:55:03 WIB
Puan Maharani
Ketua DPP PDIP nonaktif Puan Maharani (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan 12 rekomendasi kepada para kadernya di HUT ke-46 dan rapat kerja nasional (Rakornas).

‎Ketua DPP PDIP nonaktif Puan Maharani mengatakan, ‎dalam rakornas menegaskan partai berlogo banteng ini akan terus menerus berjuang untuk mengarahkan, mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal itu agar tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya tanggal 1 Juni 1945, berpijak pada UUD NRI Tahun 1945 dan haluan politik Trisakti.

Kedua Rakornas juga mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berfungsi mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya membumikan Pancasila melalui pembangunan nasional yang berprinsip berdikari di segala bidang. Baik kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun mental dan spritual yang berlandaskan riset ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai cetak biru (blueprint).

"Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pembangunan dan industri yang menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus tujuan dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam," ujar Puan di HUT dan Rakornas PDIP di JIEXPO, Jakarta, Jumat (11/1).

Ketiga, rakornas menegaskan, PDIP meyakini bahwa jalan demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah pilihan terbaik. Namun demikian, demokrasi yang harus dibangun serta dikembangkan adalah demokrasi yang berdasar dari nilai-nilai dan kearifan bangsa Indonesia, yakni demokrasi yang‎ dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri utama Demokrasi Pancasila.

Keempat, Rakornas menegaskan Pemilu 2019 adalah salah satu cara praktik demokrasi yang telah disepakati menjadi sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hal tersebut telah diatur dalam sistem norma hukum, baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya. Namun demikian, praktik demokrasi yang dipilih dan dijalani saat ini harus tetap menjaga esensi demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat, baik oleh peserta pemilu maupun masyarakat luas.

Kelima, rakornas menegaskan komitmen PDIP untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung etika dan keadaban politik. Kemudian juga menjaga dan mengawal agar proses Pemilu ini berjalan dengan aman, damai, bebas, jujur dan adil.

"Untuk itu, PDIP menegaskan dukungannya kepada seluruh penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, DKPP serta semua pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini," katanya.

Enam, rakornas mendukung KPU dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional serta mendukung Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran termasuk tindak pidana selama masa tahapan Pemilu 2019.

Tujuh, rakornas mengajak semua peserta pemilu dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Pemilu agar berjalan dengan aman, damai serta bersama-sama menghindari, memerangi segala bentuk kampanye hitam, hoaks, politik uang, fitnah, dan ujaran kebencian.

"Karena itu dapat merusak dan mencederai demokrasi Indonesia serta dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Kedelapan, rakornas merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk meminta kepada pemerintah dan DPR agar membudayakan praktik demokrasi Pancasila menjadi ideologi yang hidup, dan menjiwai baik dalam tataran normatif kehidupan berbangsa dan bernegara secara terstruktur .

"Itu melalui kurikulum pada lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan serta partai politik," tuturnya.

Kesembilan, Puan mengatakan rakornas merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk meminta kepada pemerintah dalam posisi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 – 2020.

"Itu untuk tetap berkomitmen menjaga keamanan dan perdamaian dunia maupun wilayah termasuk dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina, dan penyelesaian masalah Rohingnya berdasarkan prinsip perdamaian dan kemanusiaan," katanya.

Kesepuluh, rakornas merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk meminta kepada pemerintah agar lebih aktif terlibat dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. Itu dilakukan untuk mencegah dan memerangi segala bentuk tindak kejahatan lintas negara yang terjadi di dalam negeri.

Kesebelas, rakornas merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk mendukung pemerintah dalam mengantisipasi dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi turbulensi ekonomi internasional, termasuk dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Karena itu berpengaruh langsung atau pun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Keduabelas, rakornas menyepakati agar seluruh struktural partai, kader partai serta seluruh calon anggota legislatif partai di setiap tingkatan untuk mengambil inisiatif dalam menggerakkan seluruh partai koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Relawan dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjamin pemenangan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini, unsur tiga pilar PDIP harus menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden," pungkasnya.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Intan Piliang

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up