JawaPos Radar | Iklan Jitu

KPK Minta Remunerasi Kepala Daerah Ditinjau Ulang

06 Desember 2018, 10:23:43 WIB | Editor: Kuswandi
Kepala daerah
Ilustrasi: Kepala Daerah (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta ada peninjauan terhadap remunerasi untuk bupati dan wali kota. Tujuannya, untuk mengurangi atau bisa membasmi korupsi akibat biaya politik mahal.

"Yang tidak kalah penting di dalam reformasi birokrasi adalah juga, harapan kami remunerasi juga akan ditinjau," ujar Agus pada awak media, Kamis (6/12).

Menurutnya, gaji yang diterima bupati dan wali kota tidak sesuai dengan ongkos politik yang diperlukan untuk menjadi bupati atau walikota. Adapun gaji yang diterima bupati dan wali kota hanya sekitar Rp 5,1 juta sampai Rp5,8 juta.

"Padahal kajian menteri dalam negeri, untuk jadi bupati atau wali kota itu minimal diperlukan dana sekitar Rp20 miliar sampai Rp30 miliar," jelasnya.

Agus mengatakan, tujuan dilakukannya tinjauan ulang untuk remunerasi adalah pemikiran yang rasional. Hal ini karena, menurutnya dari awal bekerja, bupati dan wali kota sudah bermain kucing-kucingan dengan KPK.

"Ini sangat memprihatinkan, jadi hari pertama bapak ibu jadi bupati atau wali kota, pasti sudah kucing-kucingan main akrobat, supaya tidak ditangkap KPK," pungkasnya.

Diketahui, KPK sudah memproses hukum 104 kepala daerah dalam kasus yang ditangani lembaga ini. Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu menjadi kepala daerah yang terbaru yang terjerat kasus di KPK.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up