JawaPos Radar | Iklan Jitu

ICW: Segera Eksekusi Pengembalian Uang Korupsi Supersemar Rp 4 Triliun

06 Desember 2018, 18:50:08 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Tommy Soeharto
Ketua umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dianggap sebagai simbol baru cendana. (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Pemerintahan Jokowi-JK segera bertindak cepat untuk melakukan sejumlah tindakan menyelamatkan uang negara. Salah satunya duit dikorupsi di era Orde Baru (Orba) Soeharto.

Seruan itu disampaikan dalam diskusi terbatas bertajuk “Jangan Lupakan Korupsi Soeharto” di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Kamis, (6/12).

Peneliti Senior ICW Emerson Yuntho, salah satu yang bisa dilakukan paling cepat adalah mengeksekusi pengembalian uang negara dalam kasus Supersemar. Ada uang negara yang dikorupsi dalam kasus gugatan Yayasan Beasiswa Supersemar sekitar Rp 4 triliun.

"Presiden Jokowi perlu memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya untuk segera melakukan tindakan eksekusi pengembalian kerugian negara sekitar Rp 4 triliun," kata Emerson.

Selain itu, Pemerintah juga harus melanjutkan gugatan perdata terhadap enam yayasan lainnya terkait Soeharto, keluarga, maupun kroninya. Yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Bagi ICW, kata Emerso, kasus korupsi era Soeharto belum selesai sengan perkara menyangkut Supersemar. Di kasus Supersemar saja, ada uang negara senilai Rp4 triliun. Belum lagi enam yayasan yang lain. 

"Kami dari ICW menilai salah satu indikasi sukses penanganan korupsi adalah adili korupsi era Soeharto ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Emerson mengatakan, pihaknya menilai Pemerintahan Jokowi sebaiknya melakukan kerjasama dengan PB. Yakni untuk menindaklanjuti prakarsa Stolen Asset Recovery Initiative (STaR), atau prakarsa PBB untuk menginisiasi recovery aset hasil curian.

Hal itu dalam rangka mengembalikan kekayaan negara yang diduga dicuri oleh Soeharto dengan kisaran 15-35 miliar dolar AS. Karena itu, pemerintah bisa memanfaatkan momentum perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dengan Swiss pada akhir Agustus 2018 lalu.

"Ini harus dimanfaatkan juga untuk melacak orang dan aset hasil kejahatan, termasuk korupsi yang diduga dilakukan oleh Soeharto," katanya.

Bagi ICW, lanjut Emerson, semua langkah itu penting. Sebab saat ini, justru muncul kekhawatiran bahwa publik mulai lupa pada korupsi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Hal itu, kata dia, tampak dari upaya beberapa pihak yang berkampanye politik mengembalikan kejayaan dari Soeharto dan kroni-kroninya. Semisal dengan slogan kampanye "Piye kabare, enak Zamanku toh..."

Padahal, kata dia, TAP MPR XI/MPR/2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih berlaku sampai saat ini. 

Emerson juga mengingatkan, ada salah satu amanat Reformasi 1998 yang belum tuntas sampai saat ini. Yakni tercantum pada pasal 3 dan 4 TAP MPR itu. Bahwa perlu pemeriksaan kekayaan dan pemberantasan korupsi secara tegas, kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroni-kroninya, maupun pihak pengusaha/konglomerat termasuk yang dilakukan oleh Soeharto.

Pada kesempatan sama, Aktivis HAM Usman Hamid juga memberi gambaran soal harta kekayaan keluarga Soeharto. Salah satunya adalah anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy. Saat Pemerintah melakukan tax amnesty tahun 2016, uang tebusan yang disampaikan Tommy disebut mencapai Rp 12 triliun. 

"Bisa dibayangkan, dari Tax Amnesty saja, kabarnya Tommy besaran uangnya mencapai Rp 12 triliun. Sebanyak itu. Anda bayangkan berapa sesungguhnya uang ada disimpan di luar negeri," kata Usman.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up