JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kata Pakar Hukum, Suara Pemilih ODGJ Bisa Dinyatakan Tak Sah

03 Desember 2018, 17:21:19 WIB | Editor: Imam Solehudin
KPU
Ilustrasi KPU. Pakar Hukum Asep Warlan meminta KPU menentukan derajat pemilih ODGJ, untuk menentukan apakah dia layak mendapat hak pilih atau tidak. (Dok.JawaPos)
Share this

JawaPos.com - Masuknya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau disabilitas mental ke dalam daftar pemilih tetap (DPT), menuai perdebatan. Di satu sisi, hal itu memang menjadi hak setiap orang, namun menjadi sebuah pertanyaan ketika dihadapkan kemampuan berpikir si pemilih.

Pakar Hukum Asep Warlan mengatakan, pemberian hak pilih kepada ODGJ, sejatinya dalam kaitannya untuk orang yang sehat jasmani dan rohani. Serta bisa menggunakan akal sehatnya.

"Begini, sebagai sebuah hak memang harus diberikan ke semua orang tetapi dalam kaitannya sehat jasmani dan rohani. Rohani itu maksudnya supaya dia tidak melakukan sesuatu, dengan tidak menggunakan akal sehatnya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (3/12).

Lebih lanjut, Asep menilai penderita gangguan jiwa sendiri terdiri dari dua macam, yakni penderita gangguan jiwa permanen dan temporer. Untuk penderita permanen, menurutnya hal itu tentu akan menghalangi ODGJ dalam menggunakan hak pilih.

"Ada orang gangguan jiwa yang sifatnya itu temporer pada saat itu dia masih bisa dianggap normal. Nah kalau gangguan itu kan dipicu oleh berbagai macam faktor, sehingga gangguannya itu menjadi sesuatu yg menghalangi dia menggunakan hak pilih," sambungnya.

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada KPU untuk memberikan kejelasan. Yakni mengenai derajat, atau sampai titik mana orang yang mengalami gangguan jiwa diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya, agar suaranya tidak dibatalkan.

"Nah saya tidak tahu derajat mana dia mempunyai hak pilih. Tapi secara hukum kalau orang yang punya gangguan jiwa melakukan perdebatan hukum atau pemilihan paslon ya tidak sah dan bisa dibatalkan suaranya," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menjelaskan mengenai mekanisme pemungutan suara bagi pemilik suara di Pemilu 2019 yang menyandang gangguan jiwa. 

Arief mengatakan jika KPU memiliki landasan kuat, untuk memasukkan ODGJ sebagai bagian dari DPT. 

Landasan hukum yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015, yang mengakomodir ODGJ untuk tetap bisa memiliki hak pilih.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up