Pernyataan Bahlil soal Golkar Tak Butuh Pelari Dinilai Hanya Candaan Bukan Untuk Misbakhun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat melontarkan melontar kalimat "Golkar tidak butuh pelari". Pernyataan ini lantas dipersepsikan mengarah kepada Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun karena dia mengikuti lomba maraton di Amerika Serikat (AS).

Pengamat politik Iwan Setiawan menilai pernyataan Bahlil tersebut bukanlah sindiran. Dia menilai kalimat tersebut lebih sebatas kepada candaan.

“Kalau kita lihat dari pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil di DPP Golkar itu seperti terkesan bercanda,” ujar Iwan, Jumat (18/4).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini beranggapan, tidak mungkin Misbakhun sebagai kader Golkar yang ditugaskan memimpin Komisi XI DPR meninggalkan Indonesia tanpa seizin Bahlil. Misbakhun yang sudah tiba di Boston, Amerika Serikat (AS), juga memilih langsung pulang ke Indonesia begitu pernyataan Bahlil soal ‘Golkar tidak butuh pelari’ ramai di media.

“Lagi pula, kalau dibaca dari keterangan resmi yang bersangkutan (Misbakhun, red) di media, dia merencanakan ikut kegiatan lari di Boston itu di akhir pekan dan sudah izin juga ke Ketum Golkar," imbuhnya.

Analis politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, menilai, Misbakhun telah menunjukkan loyalitasnya dengan urung mengikuti lomba lari bergengsi Boston Marathon 2025.

“Saat ditanya itu (di pemberitaan media, red), Misbakhun langsung kembali ke Indonesia,” jelas Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan, kegemaran Misbakhun berlari bukan alasan tepat untuk menggeser mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dari posisi Ketua Komisi XI DPR. Alasannya, selama ini Misbakhun mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu.

“Yang paling penting, menurut saya, Pak Misbakhun masih berkomitmen kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya, juga tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti melanggar hukum dan sejenisnya,” tandasnya.