JawaPos.com - Pemerintah memberikan sinyal kenaikan harga Pertalite, Solar, LPG 3 kg dan tarif listrik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (12/4).
Terkait hal itu, Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan bahwa hal tersebut akan berdampak pada kenaikan inflasi. Menurutnya, jika barang itu naik, maka akan berkontribusi pada inflasi sebesar 1,5 sampai 3 persen.
"Kenaikan keempat komoditi itu sudah pasti akan menyulut inflasi secara signifikan, yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat dan memperberat beban rakyat," kata dia kepada JawaPos.com, Jumat (15/4).
Kejadian yang kemungkinan akan segera terjadi ini akan memberikan beban berat kepada masyarakat miskin. Sebab, mereka akan menanggung beban harga kebutuhan pokok yang meningkat akibat inflasi.
"Sungguh sangat ironis, rakyat miskin, yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3 kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, harus ikut menanggung beban kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, dalam antispasi menghadapi dampak kenaikan harga minyak global, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah. Baik itu jangka panjang maupun jangka pendek.
"Optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga pertalite, minyak solar dan mempercepat bahan bakar pengganti, antara lain KBLBB, BBG, bioethanol ataupun BioCNG," terang dia.
Arifin juga mengatakan bahwa akan melakukan penyesuaian formula harga LPG 3 kg. "Subsidi komoditas menjadi subsidi langsung ke pengguna, substitusi dengan DME untuk mengurangi 1 juta metrik ton LPG tahun 2027 dan penyesuaian harga jual eceran (LPG 3 kg) untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi serta percepatan program biogas," jelas dia.
Kemudian, pada bidang kelistrikan, Arifin menyampaikan bahwa tarif listrik akan disesuaikan menyesuaikan keadaan saat ini. "Dalam jangka pendek penerapan tariff adjustment tahun 2022 ini untuk bisa melakukan penghematan kompensasi Rp 7-16 triliun," ucapnya.
