JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) sebagai bagian dari Merdeka Belajar pada 2020 lalu. Tahun 2021, POP telah melibatkan sekitar 7.000 sekolah dan tidak kurang dari 50.000 kepala sekolah, guru, dan pengawas.
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Praptono mengatakan, melalui POP ini menjadi bukti bahwa gotong royong bisa dilakukan. Dan melalui program ini daerah-daerah sasaran yang selama ini sulit mendapatkan intervensi dari pemerintah justru melalui ormas-ormas POP dapat digapai.
"Berkat para ormas POP ini sekolah-sekolah yang berada di daerah Papua, Papua Barat, Sulawesi, Kalimantan Utara, dan termasuk juga yang berada di Sumatra mereka bisa mendapatkan program peningkatan kompetensi. Dan yang lebih membanggakan lagi, program yang dibawa ini merupakan program yang sudah teruji dengan praktik baik yang dilakukan oleh para ormas," kata Praptono kepada wartawan, Minggu (24/4).
Praptono mengungkapkan, tujuan dijalankan POP dalam rangka perluasan praktik baik capaian hasil peningkatan belajar siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter. Hal ini sejalan dengan mempersiapkan SDM unggul.
"Anak-anak kita akan berada di era di mana teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Dan untuk membekali generasi Indonesia ke depan maka anak-anak harus punya tiga kompetensi fundamental, yaitu kemampuan atau kompetensi literasi, numerasi, dan karakter," kata Praptono.
Melalui semangat gotong royong Kemendikbudristek mengajak dan mengundang seluruh organisasi masyarakat melalui program POP untuk mereka menyajikan program-program unggulannya.
"Program itu lalu kami evaluasi dengan tim asesor yang sudah siapkan dengan sangat luar biasa, maka ormas yang terpilih inilah yang kita ajak bekerja sama untuk mendesiminasikan programnya kepada guru-guru, kepala sekolah, pengawas di sekolah-sekolah sasaran yang sudah dijalin kerja samanya oleh ormas dan dinas pendidikan di kabupaten serta provinsi," pungkas Praptono.