JawaPos Radar

Berantas Kemiskinan dan Buta Aksara, Kemendikbud Gelar PIP di TTU

19/12/2017, 23:40 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Program Indonesia Pintar
Program Indonesia Pintar di Timor Tengah Utara, NTT. (Istimewa)
Share this

JawaPos.com - Program Indonesia Pintar (PIP) mulai digelar di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT. Program tersebut diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Kabupaten TTU, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Kibar Indonesia (Kibar).

Program tersebut bertujuan untuk mengentas kemiskinan dan buta aksara. Kegiatan itu juga melibatkan LPK Feto Mone dari Yayasan Yabiku.

"Program ini adalah wujud tekad pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengentaskan kemiskinan dan buta aksara langsung pada masyarakat sasaran. Peluncuran bertempat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) juga adalah pelaksanaan semangat Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran," ujar Maria Goreti Bulor, perwakilan dari NGO Plan Internasional Indonesia, organisasi yang berpengalaman membantu anak putus sekolah untuk mandiri secara ekonomi, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/12).

Dia menjelaskan, PIP dilaksanakan melalui Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), dengan pendidikan langsung praktik selama 150 jam, serta dilanjutkan dengan praktik wirausaha bagi PKW.

Kedua pendidikan itu mengambil model pendidikan berbasis potensi setempat, langsung praktik dan pendampingan saat melakukan wirausaha, yang sejauh ini dinilai telah berhasil.

"Di samping itu, pendidikan dan wirausaha ini juga dirancang mengacu pada aspek serapan pasar yang tersedia. Kami menyambut baik program pemerintah ini karena memang model seperti ini yang bisa berhasil, yaitu pendidikan langsung praktik dan adanya pendampingan wirausaha setelah pendidikan," kata dia.

Ketua Yayasan Yabiku, Maria Filiana Tahu menambahkan, program yang komprehensif seperti ini membutuhkan kerja serius dari LPK pelaksana. Komitmen dibutuhkan mulai dari verifikasi data peserta sasaran, pendidikan praktik yang berkualitas, dan pendampingan wirausaha setelah pendidikan.

"Pemerintah sekarang sudah beda, mereka ingin keberhasilan itu nyata. Tapi masalah data peserta sasaran sebaiknya bottom up (dari bawah ke atas) saja, dengan kriteria dari pemerintah," papar perempuan yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten TTU itu.

Sementara itu, menurut Sekretaris Tingkat Nasional PIP Kibar Indonesia, Eusebia Pareira, pihaknya banyak menerima masukan dan permintaan dari lembaga pendidikan nonformal yang menjadi ujung tombak program ini agar pemerintah membantu penguatan mereka melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Permintaan penguatan ini berlangsung hampir di seluruh Indonesia.

"Mereka (lembaga pendidikan nonformal) resah, kok belum juga ada dukungan kepada mereka. Tugas mereka berat, pemerintah jangan lupakan, dong," kata dia.

Kibar sendiri telah menyiapkan sedikitnya enam provinsi guna disasar program PIP pada 2018. Antara lain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

(fab/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up