JawaPos Radar

Demi Anaknya Lolos PPDB, Orang Tua Pilih Pura-pura Miskin

12/07/2018, 06:04 WIB | Editor: Imam Solehudin
UNBK 2018
Kisruh seputar PPDB masih berlanjut. KPAI menemukan sejumlah masyarakat menggunakan modus pura-pura miskin, dengan membuat SKTM. (Imam Husein/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menerima beberapa pengaduan dan juga menganalisis berbagai kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satunya terkait kasus akal-akalan atau modus yang dilakukan masyarakat.

Modusnya dengan mengaku miskin agar dibuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti menjelaskan beberapa ketentuan dalam Permendikbud Nomor 14/2018 berpotensi menuai masalah. Di antaranya ketentuan mengenai kewajiban sekolah menerima dan membebaskan biaya pendidikan, bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Kuotanya bagi masyarakat yang berdomisili dalam satu wilayah daerah/provinsi paling sedikit 20 persen, dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

"Caranya dibuktikan dengan SKTM. Hal ini telah menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KIP dan KKS. Sehingga sekolah tidak bisa menolak ketika jumlahnya sudah 20 persen karena tidak ada batas maksimal," tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (11/7).

Selain itu, kata Retno, kebijakan itu memicu masyarakat memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian SKTM oleh kelurahan setempat, sehingga banyak salah sasaran. Orang mampu mendadak mengaku miskin.

"Banyak yang mengaku miskin semestinya ada screening di bawah misalnya rumahnya kontrak atau listrik 1300 watt atau lebih itu kan berarti tidak miskin ya," tukas Retno.

Terkait ini KPAI menyampaikan apresiasi kepada Gubenur Jawa Tengah yang sudah memerintahkan pihak sekolah untuk melakukan verifikasi faktual, terhadap siswa yang mendaftar di jalur yang menggunakan SKTM. Dari hasil verifikasi, ada 78.065 SKTM yang dianggap palsu dan dibatalkan penerimaannya.

"Sehingga di sana untuk PPDB SMA/SMK bisa kembali dibuka, pengumumannya yang mundur waktunya," ujar Retno.

Maka KPAI mendorong sosilisasi yang masif dan waktu sosialisasi yang panjang, terkait sistem PPDB agar dinas-dinas Pendidikan dan masyarakat paham.

"Sebab, niat pemerintah dalam sistem zonasi PPDB sejatinya baik dan bertujuan untuk merangkul siswa mendapatkan akses atau hak untuk pendidikan," pungkasnya.

(ika/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up