JawaPos Radar | Iklan Jitu

KPAI Soroti Sistem Zonasi PPDB, Nilai UN Siswa Kurang Dianggap

11 Juli 2018, 20:36:07 WIB | Editor: Imam Solehudin
PPDB
KPAI meminta Kemendikbud memperbaik sistem zonasi PPDB. Sebab, ada banyak kerugian bagi para siswa. Khususnya mengenai nilai UN (Dok.JawaPos)
Share this

JawaPos.com - Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi masalah tiap tahun. Kehebohan sistem zonasi justru banyak mengabaikan hak siswa. Maka dari itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik kebijakan tersebut.

KPAI mengakui zonasi PPDB merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional. Niat baik ini tentu perlu diapresiasi.

"Namun sayangnya, dalam prakteknya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, justru banyak menimbulkan kehebohan di masyarakat," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam konferensi pers, Rabu (11/7).

Sistem zonasi, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Karena, rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik.

Sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

"Adapun nilai UN dalam sitem zonasi bukan untuk membuat ranking masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan," kata Retno.

"Sehingga nilai UN tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya," lanjut dia.

KPAI mengapresiasi kebijakan Mendikbud RI terkait system zonasi, karena Permendikbud 14 Tahun 2018 tentang PPDB . Di antaranya memiliki keberpihakan pada kelompok miskin yang kerap memiliki keterbatasan.

Kemudian, memiliki niat baik mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai pemetaan bukan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi.

Dijelaskan Retno, PPDB juga menjadi momentum pemerintah daerah lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah-sekolah di wilayahnya. Sedangkan anggaran pendidikan, tidak melulu untuk sekolah yang dianggap favorit, karena kebijakan ini menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak.

Retno menyesalkan dalam sistem ini nilai UN hanya digunakan jika ada dua siswa mempunyai jarak yang sama. Banyak orangtua mengeluhkan bahwa hasil perjuangan anaknya berbulan-bulan untuk UN jadi sia-sia.

"Karena, siswa yang nilai rata-rata UN 9 kalah oleh siswa yang nilai rata-rata UN 5 hanya karena beda jarak rumah sekian meter saja," pungkasnya.

(ika/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up