JawaPos Radar

PPDB di Kota Jogja Kacau, Wali Murid Gerudug Dinas Pendidikan

Protes Sistem Zonasi

06/07/2018, 12:46 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Protes PPDB
PROTES: Wali murid di Kota Jogja mengadu ke Dinas Pendidikan karena sistem zonasi pada PPDB, Jumat (6/7) (Ridho Hidayat/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) kacau. Puluhan wali murid menggeruduk kantor Dinas Pendidikan setempat guna mengadukan sistem zonasi yang dinilai rancu, Jumat (6/7).

Salah satu warga RT 11, Keparakan Kidul, Kota Jogjakarta Indra Sulistyan, 45, mengatakan, penerapan sistem zonasi pada PPDB kali ini membuat anaknya tak bisa mendaftar di sekolah negeri manapun.

Ia sudah melakukan submit data ke 10 sekolah yang menurutnya terdekat dari rumahnya. Namun kenyataannya hingga hari terakhir tidak ada yang menerima. "Ini kan tidak ada fair play. Apa yang sudah kami usahakan selama ini, anak saya berusaha di sekolah di luar (les) akhirnya percuma, karena yang dicari kedekatan di sekolah," katanya di kantor Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta, Jumat (6/7).

Hal yang sama juga dialami oleh Yudanto Tri, 42, warga asal Mantrijeron. Ia juga sudah mencoba mendaftar ke 7 sekolah. Namun semuanya tidak ada yang menerima anaknya untuk sekolah.

"Sampai hari ini tidak dapat sekolah, dikalahkan jarak yang lebih dekat meski nilainya rendah. Berarti apa sekarang negara ini, gak butuh orang pintar. Tapi butuh orang yang rumahnya dekat sekolah, saya minta dievaluasi," katanya.

Kebijakan seperti ini menurutnya masih belum siap untuk diterapkan di Kota Jogjakarta. Ia pun meminta agar ke depan bisa dievaluasi. "Kebijakan yang diterapkan ini payah," katanya.

Menanggapi keluhan orang tua siswa, Rohmat, panitia PPDB dari Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta mengatakan, kemungkinan tidak diterimanya para peserta lantaran berada di jarak yang cukup jauh dengan sekolah.

"Ini realitas yang terjadi, berarti masyarakat khususnya di kota masih menginginkan sekolah yang dulu. Ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan," katanya.

Pihaknya mengaku telah berupaya untuk menekan akan munculnya pengaduan seperti ini. Seperti dengan mengakomodir siswa yang berprestasi 15 persen, dan zonasi 75 persen. "Tapi mungkin masih dirasa kurang," pungkasnya.

(dho/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up