JawaPos Radar

Pencairan KIP Rendah, Kemendikbud Tuding Disdik dan Kepala Sekolah

03/09/2017, 08:31 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pencairan KIP Rendah, Kemendikbud Tuding Disdik dan Kepala Sekolah
Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP (Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kartu Indonesia pintar (KIP) merupakan salah satu program andalan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membantu pendidikan anak-anak tidak mampu di Indonesia. Meski telah dianggarkan dalam APBN, namun pencairannya hingga Agustus 2017 masih rendah.

Data sampai 28 Agustus menyebutkan, baru 2,2 juta anak yang sudah mencairkan uang KIP 2017. Angka itu setara dengan 13,2 persen dari total penerima KIP sebanyak 17,9 juta anak.

Tingkat pencairan KIP paling buruk ada di jenjang SD. Dari total alokasi penerima KIP sebanyak 10,3 juta anak, yang mencairkan baru 654.189 anak (8,41 persen). Kemudian, di jenjang SMP ada 666.696 (21,5 persen) anak yang mencairkan uang KIP. Siswa SD pemegang KIP mendapatkan dana Rp 450 ribu per tahun. Sedangkan untuk siswa SMP memperoleh bantuan Rp 750 ribu per tahun dan SMA/SMK Rp 1 juta per tahun.

Pencairan KIP Rendah, Kemendikbud Tuding Disdik dan Kepala Sekolah
Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP (Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan, masyarakat perlu mengetahui skema penyaluran uang KIP mulai kas negara sampai di tangan siswa. "Jadi, ada penyaluran dan pencairan uang KIP," katanya kemarin (2/9).

Tugas Kemendikbud adalah mempercepat penyaluran uang KIP dari kas negara ke bank. Proses berikutnya adalah pencairan uang KIP dari bank oleh siswa. Menurut Hamid, mempercepat pencairan uang KIP adalah tugas kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah.

Dia berharap dinas pendidikan bisa mendesak jajaran sekolah supaya mempercepat pencairan KIP. Khususnya untuk siswa yang sudah membuka rekening di bank.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menuturkan, rendahnya tingkat pencairan KIP bisa jadi indikator bahwa masih banyak anak miskin usia sekolah yang belum bisa mengakses pendidikan. Sebab, tujuan utama anggaran KIP adalah mendorong anak miskin usia sekolah supaya bersekolah.

Menurut Indra, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemda untuk mempercepat pencairan KIP. "Jangan sampai mengedepankan ego sektoral. Kemendikbud harus menggandeng pemda," jelasnya. 

(wan/c10/oki)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up