alexametrics

Menkominfo Minta DPR Segera Bahas RUU PDP, Investasi TI Lebih Mudah

29 Januari 2020, 16:42:08 WIB

JawaPos.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan bahwa Draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah diserahkan ke DPR. Dia menekankan, jika RUU PDP cepat dibahas dan disahkan oleh DPR, investasi di sektor teknologi informasi (TI) dapat lebih cepat masuk dan tentunya lebih aman.

“Investasi-investasi di bidang data dan TI oleh korporasi global sudah siap. Namun mereka masih menunggu selesainya dan tersedianya UU Perlindungan Data di Indonesia,” ujar Menkominfo di Jakarta, Selasa (28/1) sore.

Dia berharap proses politik di DPR bisa berlangsung dengan cepat dan terbuka dalam partisipasi publik. Hal tersebut mengingat beberapa unsur penting UU PDP sangat mendesak terkait kedaulatan data dan keamanan negara.

Dalam paparannya, politisi Partai Nasdem itu juga menyebut aspek penting selanjutnya adalah terkait dengan status kepemilikan data. Pemilik data, baik data pribadi maupun data spesifik lainnya menyangkut dalam draft ini begitu juga dengan data user atau pengguna yang membutuhkan data akurat namun terverifikasi dengan baik.

“UU ini untuk menjaga di sisi yang satu dan di sisi yang lain juga untuk memastikan membuka peluang agar ramah pada inovasi dan bisnis di samping perlindungan data harus ramah dengan ruang inovasi dan bisnis atau aspek investasi. Secara detail nanti tentu akan dibicarakan dengan DPR,” lanjut Johnny.

Ilustrasi: Perlindungan data pribadi. (YouthNetworks)

Terkait dengan masalah yang kerap dikeluhkan masyarakat, yakni tiba-tiba mendapat tawaran pinjaman dari platfom Financial Technology (Fintech), dalam RUU PDP juga mengatur hal tersebut. Nantinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikatakan bakal dilibatkan untuk melakukan kontrol terhadap platfom Fintech.

“RUU ini juga termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi terkait keuangan. Nanti akan kerja sama dengan OJK terkait data pribadi. Data pribadi spesifik cukup luas, nanti ruang lingkupnya akan kita bicarakan dengan DPR soal perlindungannya,” tandasnya.

Kendati sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas, sayangnya Johnny tak bisa memberikan timeline terkait target rampungnya UU PDP. Kapan RUU PDP akan dibahas di DPR melalui rapat paripurna, sepenuhnya menjadi wewenang DPR.

Draf RUU PDP yang dikirimkan ke DPR terdiri dari 15 bab dan 72 pasal. Walaupun begitu, masih terbuka peluang penambahan atau pengurangan bab serta pasal dalam pembahasan di DPR mengingat Johnny juga meminta adanya partisipasi masyarakat.

RUU PDP berisi, antara lain, kedaulatan data, keamanan data, kepemilikan data, penggunaan data, hingga lalu lintas data antarnegara. Seperti juga sudah disinggung di atas terkait investasi, pemerintah juga memastikan RUU PDP akan ramah inovasi dan investasi.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Rian Alfianto

Saksikan video menarik berikut ini: