alexametrics

Pemerintah dan Opsel Berharap Aturan Ponsel BM Berlaku Tepat Waktu

27 Februari 2020, 17:13:14 WIB

JawaPos.com – Pemerintah terus menggodok dan melakukan sosialisasi terkait aturan pengendalian perangkat ponsel ilegal dengan validasi IMEI. Seperti diketahui, aturan tersebut telah ditandatangani oleh tiga menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Oktober 2019.

Kontrol perangkat ponsel ilegal atau Black Market (BM) pelaksanaanya diharapkan dapat sesuai jadwal yakni 18 April 2020. Untuk saat ini, sosialisasi yang dibutuhkan adalah yang lebih mensasar konsumen dan retailer agar pengendalian IMEI untuk menghentikan ponsel ilegal jadi lebih efektif.

“Saat ini, kami terus melakukan uji coba bersama dengan operator terkait pengendalian IMEI ini. Hal ini kami lakukan demi memastikan bahwa pada saat nya nanti, yakni setelah tanggal 18 April 2020, semua berjalan dengan smooth tanpa ada kegaduhan,” ujar Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin di Jakarta, Kamis (27/2).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kemenkominfo, Nur Akbar Said menyampaikan, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari pengendalian IMEI ini sudah semakin mengerucut, terlebih setelah adanya uji coba yang terus dilakukan.

“Hal ini diperlukan agar operator pun dapat menjalankannya dengan baik karena aturan ini dibuat demi menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi dan melindungi konsumen,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa validasi IMEI bukan persoalan baru di industri telekomunikasi. Di negara lain sudah mulai menerapkan sistem validasi IMEI dan Indonesia pasti bisa menjalankannya.

Hadir mewakili Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi), Merza Fachys yang juga sebagai Presiden Direktur Smartfren Telecom menjelaskan dalam acara ini bahwa operator seluler mendukung terhadap aturan validasi IMEI yang diberlakukan oleh pemerintah setelah tanggal 18 April mendatang. Pihaknya juga menyebut saat ini, operator sedang melakukan trial mengacu pada juklak dan juknis dari pengendalian IMEI ini agar nantinya tidak merugikan konsumen.

Saat ini pengendalian perangkat ponsel BM dengan IMEI akan menggunakan dua mekanisme yakni blacklist dan whitelist. Merza menyebut, kedua mekanisme tersebut memiliki plus dan minusnya masing-masing.

“Tadi dijelaskan sedikit kalau whitelist itu lebih bersifat preventif kalau yang blacklist lebih bersifat korektif. Kalau yang whitelist karena yang dikontrol adalah yang whitenya saya berharap yang whitenya lebih besar dari blacknya. Tentu saja sistem untuk mengendalikan yang whitelist akan lebih besar daripada sistem untuk mengendalikan yang blacklist,” sebutnya.

Terkait mekanisme whitelist dan blacklist adalah dua cara berbeda menangani perangkat ponsel ilegal. Secara sederhana, dengan mekanisme whitelist, ketika konsumen membeli ponsel baru, konsumen akan langsung menjajal perangkatnya di gerai pembelian dengan memasukan SIM Card. Jika ada sinyal, berarti perangkat tersebut legal dengan IMEI yang terdaftar secara sah.

Sebaliknya, mekanisme blacklist lebih kepada aspek korektif. Konsumen membeli dulu perangkat ponsel (entah legal atau tidak) baru di kemudian hari baru diketahui jika tiba-tiba sinyalnya menghilang, hal tersebut berarti ponsel yang dibelinya ilegal dengan IMEI yang tak terdaftar.

Mekanisme blacklist berlaku juga untuk pembelian secara online. Jika ternyata ponsel atau perangkat yang dibeli konsumen adalah barang BM, konsumen dikatakan berhak untuk mendapatkan unit baru yang legal dan sah.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Rian Alfianto



Close Ads